PEKANBARU (KLIKRADAR.COM) — Berdasarkan data yang diperoleh tim Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) DPRD Riau baru-baru ini diketahui, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur (Kaltim) mencaoai Rp800 triliun satu tahun.
“Artinya putaran produksi barang dan jasa di Provinsi Kaltim itu segitulah nilainya diukur, Rp800 triliun. Tapi pendapatan APBD-nya itu Rp21 triliun tahun 2025. Pajak kendaraan BBM-nya itu Rp6 triliun. Sementara Riau dengan PDRB Rp1.200 triliun artinya, produksi barang jasa logistik lebih Rp400 triliun dari Kaltim, tapi pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) Riau hanya Rp1.2 triliun. Jadi selisih Rp4.8 triliun dengan Kaltim,” ucap Ketua Pansus OPD DPRD Riau, Abdullah, Selasa (26/05/2026).
Kondisi ini mengundang pertanyaan dari politisi fraksi PKS tersebut. Setelah dipelajari akhirnya Abdullah menemukan jawaban bahwa pengawasan di Kaltim jauh lebih baik dari pada Riau.
“Sejak 4 tahun yang lalu peningkatannya terus tuh. Mulai dari Rp2.5 triliun, naik ke Rp3.5 triliun, Rp4 triliun, Rp6 triliun.Jadi 4 tahun terakhir mereka MoU dengan BPKP dalam mengawasi dan mengaudit,” tukasnya.
Lebih jauh tutur Abdullah, bahwa Kaltim dapat pukulan transfer ke daerah (TKD) dipangkas Rp7 triliun sementara Riau dipangkas Rp1,2 triliun. Sehingga APBD Kaltim tinggal Rp14 triliun. “Jadi dari Rp10 triliun ke Rp3 triliun transfer pusat. Tapi PAD nya tinggi.
PAD nya itu 10 triliun. Sehingga APBD-nya tetap Rp14 triliun dari Rp21 triliun. Sementara PAD Riau Rp4 triliun.
Jadi, yang membedakan kita itu cukup signifikan dengan Kaltim itu dari PBBKB.
Terkait hal itu, Abdullah meminta Pemprov Riau agar melakukan hal yang sama dengan Kaltim. MoU dengan BPH Migas dan MoU dengan BPKP.
“Mudah-mudahan itu sudah dilakukan Pemprov, komunikasi dengan kedua belah pihak ini dan sedang mencari tanggal. Mudah-mudahan di awal Juni sudah melakukan MoU dengan kedua belah pihak ini,” pungkasnya. =fin
