PEKANBARU (KLIKRADAR.COM) — Isu mutasi di lingkungan Sekretariat dewan (Sekwan) DPRD Riau ikut berpengaruh pada kerjasama media di Subbag Humas DPRD Riau. Hal ini terbukti dari terbengkalainya pencairan dana kerjasama dengan Subbag Humas DPRD Riau.
“Mungkin orang baru yang mencairkan, ndak bisa berkata-kata aku bang. Bagus abang jumpai pak Sekwan untuk memastikan,” ucap Kasubbag Humas Sekwan DPRD Riau,Teddy Kurniawan lemas saat ditanya pencairan dana tersebut, Senin (04/05/2026).
Teddy mengaku pihaknya tidak bisa memberikan jawaban atas pencairan dana kerjasama tersebut. “Yang pasti dari sisi administerasi pihaknya sudah ready. Ada uang, pihaknya langsung mengantar ke Keuangan,” ujarnya.
“Nasib kami ndak jelas nih. Kalau dibilang ndak semangat, semangat nih. Salah kami apa, aku di 2024 ndak ada aku temuan. Dicari lagi kesalahan ke bawah lagi, 2020-2021. Kami kan diperiksa sebagai saksi, bukan sebagai terdakwa,” tambahnya.
Teddy pun kembali menegaskan bahwa untuk pencairan kerjasama dengan Humas DPRD Riau agar ditanyakan kepada Sekwan DPRD Riau.
Seperti diketahui, isu mutasi seluruh pegawai Sekretariat Dewan (Setwan) ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain membuat suasana kerja berubah drastis.
Seorang ASN yang enggan disebutkan namanya membenarkan kabar tersebut. Ia menyebut, informasi yang beredar menyatakan Surat Keputusan (SK) mutasi akan terbit pada 1 Mei 2026.
“Infonya seperti itu, besok SK mutasinya keluar,” ujarnya singkat, sembari meminta identitasnya dirahasiakan.
Menurutnya, mutasi ini disebut-sebut merupakan perintah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau kepada Sekretaris DPRD Riau, Renaldi, untuk melakukan “pembersihan” terhadap pegawai yang diduga terlibat dalam kasus perjalanan dinas fiktif (SPPD fiktif).
Namun demikian, ia menilai kebijakan tersebut tidak sepenuhnya adil. Pasalnya, pegawai yang tidak memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut juga dikabarkan ikut dimutasi.
“Seharusnya yang terlibat saja yang dimutasi. Ini yang tidak ada sangkut pautnya juga ikut dipindahkan,” katanya.
Pantauan di lapangan, puluhan ASN terlihat mendatangi Ketua Komisi I DPRD Riau, Nurazmi Hasyim, di kantin tenis Gedung DPRD Riau. Mereka diduga menyampaikan keluhan terkait isu mutasi tersebut. Namun hingga kini belum diketahui hasil dari pertemuan itu.
Menanggapi kabar yang berkembang, Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengaku belum menerima informasi resmi terkait mutasi massal tersebut. Meski begitu, ia menegaskan bahwa mutasi merupakan kewenangan kepala daerah.
“Mutasi adalah wewenang kepala daerah untuk penyegaran organisasi. Namun yang perlu dicatat, jangan sampai mutasi justru menurunkan kinerja. Tindakan ini harus dilakukan secara profesional, bukan berdasarkan sentimen,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Sekwan DPRD Riau Renaldi belum memberikan keterangan resmi terkait kebenaran isu mutasi massal tersebut.
ASN di lingkungan Setwan pun masih diliputi ketidakpastian sambil menunggu keputusan resmi yang akan dikeluarkan. =fin
