PEKANBARU (KLIKRADAR.COM) — Untuk menghindari ketergantungan Riau pada distributor, DPRD Riau mewacanakan pendirian pabrik minyak goreng yang nantinya akan dikelola oleh salah satu BUMD secara khusus. Pasalnya, potensi minyak makan ini mencapai 2,5 ton per tahun.
Hal itu diungkapkan oleh ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri SH MSi usai memimpin rapat bersama pengusaha galian C di ruang Medium DPRD Riau, Kamis (30/04/2026).
“Kita mewacanakan pendirian pabrik minyak goreng turunan hilinisasi dari CPO. Karena potensi pasar kita 2,5 juta ton per tahun di Riau. Supaya tidak ada ketergantungan kita kepada distributor-distributor, maka Riau nantinya khusus untuk BUMD-nya punya pabrik minyak goreng,” ucapnya.
Edi mengatakan dengan adanya pabrik minyak ini nantinya ketergantungan Riau pada distributor bisa dikurangi mengingat volume pasokannya mencapai 2,5 juta ton per tahun.
Saat ditanya kapan direalisasikan, Edi mengaku pihaknya sudah menjajaki kemarin. Anggaran biaya yang dibutuhkan sekitar Rp400 miliar. Kemungkinan ada kerjasama nanti dengan perusahaan Swasta.
Politisi fraksi Gerindra itu mengatakan Riau saat ini memiliki 3 Satgas yakni, Satgas pajak kendaraan bermotor, Satgas pajak alat berat dan Satgas pajak bea balik nama yang dipimpin langsung oleh Polda Riau.
Yang kedua kata Edi Basri adalah Satgas pajak bahan bakar minyak dan Pajak air permukaan yang dipimpin oleh Jampidsus Kejati Riau.
Ayo kita lihat. Dan Satgas ketiga adalah, di bidang Galian C yang dipimpin langsung oleh Pomdam XIX Tuanku Tambusai ditambah dari Pansus OPD DPRD Riau dan Komisi III.
“Jadi komisi III DPRD Riau nantinya fokus kepada pemanfaatan aset, hilirisasi, dan pendataan galian C. Ini memang betul-betul bergerak karena target pak Gubernur pada APBD 2027 itu double digit. Kalau eksepetasi Komisi 3 dari awal sudah disampaikan, APBD kita 2007 itu adalah double digit,
berarti di atas Rp10 triliun. Tapi pak Gubernur lebih optimis lagi, karena ada gerakan seperti ini, insya Allah,” pungkasnya. =fin
