PEKANBARU (Klikradar.com) — DPRD Riau mengakui kondisi jalan yang menjadi kewenangan Provinsi masih banyak yang rusak sehingga perlu pembenahan.
Terkait hal itu, DPRD Riau meminta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas PUPR Riau untuk melakukan perbaikan.
“Beberapa waktu lalu kawan-kawan mengadakan reses. Nah, ternyata banyak sekali jalan yang perlu dibenahi. Oleh karena itu kita sampaikan agar UPT-UPT melakukan perbaikan jalan,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Riau, Ma,mun Solihin usai paripurna, Kamis (12/03/2026).
Solihin mencontohkan, jalan Garuda Sakti hingga ke Petapahan. Ia pun mendesak UPT Dinas PUPR Riau agar segera memperbaiki karena menyangkut arus transportasi yang begitu padat.
Demikian juga ruas jalan seperti Siak – Bengkalis, ruas jalan Kuansing – Inhu dan terakhir pihaknya mengechek di Rokan Hilir.
“Jadi semuanya memang nampaknya perlu perhatian dari UPT-UPT terkait supaya arus lalu lintas berjalan dengan baik, terlebih menjelang Idul Fitri ini. Sehingga teman-teman, keluarga, masyarakat, bisa berjalan dengan nyaman dan aman, itu harapan kami,” ucap Solihin.
Kepada masyarakat yang mengetahui bahwa jalan-jalan itu rusak berat, piahkanya minta agar disampaikan juga ke pihaknya. Karena sebagai perwakilan masyarakat, pihaknya harus menerima aspirasi tersebut dan lain sebagainya.
Ketua Fraksi partai PDIP DPRD Riau itu menjelaskan, Plt Gubernur Riau Sf Harianto sangat memberikan perhatian besar terhadap infrastruktur jalan. Karena hari-hari terakhir ini kondisi lalulintas semakin padat sementara kondisi jalan semakin rusak.
Solihin pun berharap, menjelang lebaran ini bisa ada perbaikan yang menyeluruh terkait jalan-jalan yang menjadi kewenangan provinsi. “UPT 1, 2, 3, 4, 5 harus bergerak cepat,” ucapnya.
Saat disinggung mengenai kendaraan Over Dimension & Over Load (ODOL), Solihin meminta bantuan Forkopimda supaya bergerak bersama-sama. Bukan hanya Pemprov saja, ada Pangdam, Kapolda dan lain lain, ujarnya.
“ODOL ini bermain di waktu-waktu yang secara kedinasan sudah tutup. Dia kadang-kadang di jalan di atas jam 5 sore sampai malam. Jadi diperlukan petugas yang kadang-kadang tidak ada pengawasan lewat disitu,” tuturnya.
Sementara saat disinggung mengenai anggaran Dinas PUPR tahun 2026 khususnya Bina Marga, Solihin mengaku kurang tahu persis. Yang jelas, Gubernur Riau mengambil skala prioritas dan bisa saja ada pergeseran-pergeseran.
“Nah kita lihat saja, ini masih di bulan Maret. Tentu masih agak panjang, jadi kita lihat kalau anggaran tertera memang biasanya di atas Rp2 triliun. Tapi ini kan kita lihat penurunan, bisa kita cek nanti,” pungkasnya. =fin
