PEKANBARU (KLIKRADAR.COM) — Komisi III DPRD Riau kembali menggelar rapat rekonsiliasi terkait pajak daerah. Rapat dihadiri Karo Perekonomian Sri Irianto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Riau Dr. Asep Riyadi, SSi MM, Kabid DJP Riau Saifudin dan sejumlah Kabid di lingkungan Bapenda Riau dalam kaitan kolaborasi data.
“Iya, setelah kita dapat informasi tadi dari DJP bahwa pertumbuhan penerimaan dan pajak Provinsi Riau itu bagus semuanya meningkat,” ucap Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri SH MSi ddampingi anggota Komisi III DPRD Riau Abdullah usai rapat, Kamis (11/06/2026).
Namun kata Edi, setelah pihaknya mencoba mengcross-check dan confirm dengan pertumbuhan pajak untuk Riau, terjadi anomali, tidak sinkron. Artinya, untuk DJP-nya meningkat tetapi komponen untuk daerahnya tidak meningkat.
“Ini kan kita cari anomalinya di mana supaya kita bisa menemukan data yang clean data. atau apa yang tidak sinkron,” ucapnya.
Politisi Gerindra itu menjelaskan, sektor yang tidak sinkron diantaranya, pajak air permukaan. Ekspornya meningkat 2 juta ton sementara pajak air permukaannya tidak meningkat. Selain itu juga pajak PBB 5. Dan itu Komisi III DPRD Riau harus menyinkronkan karena itu adalah komponen untuk pajak daerah.
“Itu adalah pajak-pajak untuk karyawan-karyawan mereka yang beroperasi di Provinsi Riau,” jelasnya.
Disisi lain kata Edi, pihaknya juga meminta BPS memaparkan bagaimana pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Riau dibandingkan dengan PDRB agak paradoks.
PDRB Riau ini termasuk besar tetapi pertumbuhan ekonomi kecil. Bahkan se Sumatera PDRB Riau nomor 2 kekuatan ekonomi dan secara nasional Riau ranking 6.
Lebih jauh terang Edi, dalam konteks data inflasi Riau agak mengganggu dibanding inflasi secara nasional. Konstribusi inflasi itu diantaranya, kebutuhan beras. Menurut BPS, Riau hanya mampu 20% sebagian dari luar.
“Itu harus kita tingkatkan. Jadi petani kita harus kita dorong lagi supaya meningkatkan produktivitas padinya.
Berikutnya, dari segi minyak goreng juga harus terpenuhi. Dan paling penting itu adalah menjaga stabilitas harga kelapa sawit. Karena 61% dari petani kelapa sawit ini dari petani.
Jadi petani kita ini harus kita berikan dorongan, sehingga pertumbuhan ekonomi kita tidak terganggu,” ujarnya.
Terkait hilirisasi kebutuhan minyak goreng yang menjadi penyumbang inflasi di Risu tambah Edi, pihaknya mendorong Biro ekonomi membentuk tim pembantukan BUMD baru atau membentuk jenis kegiatan baru dari BUMD yang sudah ada.
“Yang penting ini kita percepat pelaksanaannya. Karena ini sangat membantu sekali dalam menjaga stabilitas ekonomi kita di daerah,” tukasnya.
Sementara terkait DBH sawit, anggota Komisi III DPRD Riau menjelaskan, pihaknya perlu mempertajam analisanya dan koordinasi ke Menteri Keuangan. Karena sesuai PP, bagian daerah itu 4%.
“Dengan pertumbuhan ekspor semakin tinggi, tapi justru terjadi penurunan di DBH sawit, itu juga salah satu anomali. Dengan perlu rekonsiliasi data, bagaimana supaya DBJ sawit ini meningkat. Karena Riau produksi terbesar di Indonesia. Intinya kita akan analisa lebih jauh bersama Kementerian terkait,” pungkasnya. =fin
