PEKANBARU (KLIKRADAR.COM) — Setelah 2 jam lebih coffee morning dengan DPRD Riau, Plt Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto, akhirnya keluar dari ruangan Medium DPRD Riau.
Saat dicegat sejumlah wartawan terkait yang dibahas, SF Harianto mengaku pihaknya hanya bersilaturahmi dengan DPRD Riau.
“Kami kesini membahas kondisi Provinsi Riau. Kita sudah lama tidak bersilaturahmi dengan Dewan. Kita dalam kondisi yang ada sekarang dengan anggaran terbatas. Semuanya kita harus kencangkan ikat pinggang sama-sama kita bangun Riau ke depan,” ucapnya usai menggelar acara coffe morning, Senin (22/06/2026).
Menjawab mosi tak percaya sejumlah fraksi DPRD Riau ke Sekwan, SF Hariyanto mengatakan yang namanya manusia ada yang kurang dan ada ysng lebih, tidak ada yang sempurna.
“Ya tadi kita sampaikan yang namanya manusia ada yang kurang dan ada yang lebih, tidak ada yang sempurna.
Tapi yang kekurangan inilah sama-sama kita benahi. Sama kita benahi, mungkin miskomunikasi saja. Dan inilah kita duduk bersama. Alhamdulillah tadi sudah kita cari jalan keluarnya,” ujarnya.
Sementara itu berdasarkan informasi dari sumber terpercaya, terkait kinerja Sekwan DPRD Riau itu sudah di deadline oleh Plt. Gubernur Riau agar menuntaskan dalam minggu ini.
Bukan saja dana Sosper dewan, dana kerjasama wartawan DPRD Riau di Humas juga harus tuntas paling lambat dalam 2 pekan ini.
Seperti dirilis goriau.com, posisi Sekretaris DPRD Riau, Renaldi SSos kini sedang berada di ujung tanduk akibat gelombang protes dari internal lembaga legislatif.
Sebanyak enam fraksi dikabarkan secara resmi melayangkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinannya melalui sebuah rapat dewan, Rabu (17/6/2026).
Informasi yang dihimpun dari beberapa sumber di DPRD Riau menyebutkan, sikap tegas ini diambil oleh hampir seluruh perwakilan partai politik yang berkantor di gedung wakil rakyat tersebut.
Dari keseluruhan kelompok fraksi yang ada, tercatat hanya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memilih untuk tidak ikut serta dalam mosi penolakan ini.
Alasan utama yang mendasari gerakan mayoritas anggota dewan tersebut berakar pada penilaian hasil kerja.
Kinerja pejabat terkait dinilai sangat buruk sehingga dianggap tidak mampu menjalankan tugas pokok untuk memfasilitasi berbagai kegiatan operasional dan administrasi kedewanan secara maksimal. =fin
