PEKANBARU (KLIKRADAR.COM) — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru menggelar aksi unjuk rasa (unras) di Gedung DPRD Riau, Rabu (21/10/ 2026).
Dalam aksinya, HMI dibawah Koordinator lapangan (Korlap) Raihan Darma Putra itu menyampaikan 10 tuntutan terkait Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Massa HMI yang diperkirakan 100 orang tersebut sempat terlibat aksi dorong mendorong dengan ratusan aparat yang berjaga hingga berhasil menjebol pintu gerbang pagar keluar gedung DPRD Riau.
Adapun 10 tuntutan HMI cabang Pekanbaru tersebut di antaranya:
1. Mendesak Presiden Prabowo untuk menetapkan karhutla Sumatra, Kalimantan dan Papua sebagai Bencana Nasional.
2. Copot dan pulangkan Menhut ke Provinsi Riau.
3. Umumkan semua korporasi yang konsesinya terbakar sepanjang 2026 di Provinsi Riau, termasuk peta batas, luas, dan status hukum, sesuai janji Presiden pada 8 September.
4. Menetapkan korporasi dan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana kebakaran, serta menjatuhkan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Mengajukan gugatan perdata terhadap perusahaan yang terbukti menyebabkan kebakaran untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan lingkungan, kerugian masyarakat, dan biaya pemulihan lingkungan.
6. Mencabut atau membekukan izin usaha dan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang berulang kali mengalami kebakaran berdasarkan audit kepatuhan independen, dengan hasil audit dipublikasikan secara transparan serta disertai sanksi administratif yang tegas.
7. Mendesak pemerintah untuk memperkuat pencegahan dan penanggulangan pembakaran lahan gambut, melalui sistem pengawasa, kesiapan, dan perlindungan masyarakat
8. Jalankan Perda No 1 tahun 2019 dengan anggaran jelas. Pemprov dan Pemkab harus melaporkan secara publik kesiapan sebelum musim kemarau, bukan hanya status siaga di atas kertas.
9. Optimalisasi pemulihan bagi korban asap: layanan kesehatan gratis, masker, ruang bebas asap, dan kompensasi untuk kelompok rentan.
10. Lindungi petani kecil dan masyarakat adat dari kriminalisasi dan mengusut aktor intelektual di balik “orang suruhan”.
Menyikapi hal itu, anggota DPRD Riau Edi Basri SH MSi usai menerima aspirasi massa HMI mengatakan, Karhutla itu terjadi akibat El Nino dimana proses pengeringan yang sangat tinggi. Menurutnya, Karhutla merupakan hal yang sudah alami sama seperti di luar negeri.
“Cuman kita akan lebih evaluasi lagi ke depan bagaimana menangani lebih baik lagi. Sehingga nanti bagaimanapun kondisi El Ninonya, kita harus siap meningkatkan kewaspadaan,” ucapnya.
Sementara saat disebut bahwa massa HMI menuntut Raja Juli Antoni mundur dari kursi Menteri Kehutanan, Edi mengatakan hal itu merupakan otoritas pak Presiden. Akan tetapi kalau aspirasinya dalil evaluasi, pihaknya menilai sah-sah saja.
Ketua Komisi III DPRD Riau itu mengatakan, dengan adanya persoalan perhutanan masyarakat yang belum selesai itu, pihaknya mendorong semangatnya untuk bekerja.
Dikatakan, semangat saja tidak cukup jika tidak didukung dengan kemampuan. Jadi kemampuan dengan semangat itu biasanya satu uang dua sisi, ucapnya.
”Jadi kalau memang enggak mampu, ya apa boleh buat kan? Harus cari orang yang lebih mampu. Karena ini memang kerjanya sangat berat di Kementerian Kehutanan ini,” tandasnya.
Sementara saat disinggung mengenai ekonomi masyarakat yang kini lesu, Edi Basri pun balik mempertanyakan wartawan apanya yang lesu.
Ia menjelaskan, perekonomian Indonesia memerlukan stabilitas. Sementara Presiden Prabowo dalam menata perekonomian itu membongkar semua kasus-kasus bidang perekonomian. Seperti pajak, penyimpangan, baik ekspor maupun impor, serta penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk perizinan. “Dan semua itu pelaku ekonomi,” ucapnya.
“Jadi mereka pelaku ekonomi ini yang kena penertiban ini sekarang. Seakan-akan melakukan sebuah perlawanan. Dan dalam sebuah penataan apa pun bentuknya, organisasi terkecil pun dengan negara pasti ada masa perbaikannya,” tukasnya.
Edi mencontohkan, saat ini swasembada pangan kita sudah tercapai, kebutuhan energi tidak terganggu, walaupun ada antri. “Tetapi kita tidak kekurangan, satu hari dua hari bisa terpenuhi lagi. Itu masalah proses pemasokan saja,” pungkasnya. =fin
