PEKANBARU (KLIKRADAR.COM) — Sebagai pilar ekonomi yang mampu menangkal krisis apapun, para pelaku UMKM diminta tetap bersemangat.
Disisi lain pemerintah harus konsentrasi dan berpartisipasi langsung dalam membina UMKM sebagai bagian dari program peningkatan ekonomi masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri SH MSi usai menerima audensi 10 kelompok UMKM kota Pekanbaru, Selasa (08/09/2026).
Adapun 10 kelompok UMKM kota Pekanbaru itu diantaranya, UMKM Riau Bermarwah, Riau Mandiri, Riau Berkualitas, Apmikimdo kota Pekanbaru, LAM Riau, Srikandi Tangguh, Bunga Seroja, Mak Mak Home Industri, Apmikimdo Provinsi dan UMKM Tuah Sejati.
Dalam audensi itu, salah satu yang menjadi aspirasi adalah permintaan pelatihan gratis, masalah BPJS, tingkat pengelompokan Desil dan masalah pajak.
Menjawab hal itu, Edi Basri mengatakan bahwa kesalahan pengelompokan tingkat desil ini bisa dikonfirmasi langsung ke Badan Pusat Statistik (BPS). Karena kemungkinan ada kesalahan input.
“Tingkat desil ini mungkin kesalahan input. Tapi yang jelas ini perintah dari Kementerian Sosial. Itu kalau memang ada komplain, dilakukan verifikasi ulang. Jadi enggak boleh dibiarkan begitu saja,” ujarnya.
Berbicara mengenai UMKM, politisi Gerindra itu mengatakan, ada klasifikasinya. Sebab, UMKM ini sudah masuk dalam pendataan usaha. Ia berjanji akan mencoba berkomunikasi agar yang sudah menunggak itu jangan ditagih lagi.
“Artinya kalau dihidupkan, ya dihidupkan baru saja. Dan itu sudah pernah kita lakukan, bisa memang. Diberikan pengampunan juga,” ucapnya.
Menyinggung masalah BPJS, Edi menilai
banyak kebijakan sekarang. Termasuk yang statusnya memang orang miskin. Dimana dia harus bayar Rp5 juta, dan itu pihaknya membantu. Insyaallah bisa pemutihan tanpa dibebani, tandasnya.
“Ada dulu yang namanya pelayanan kesehatan gratis. Sekarang sudah pakai sistem desil ini. Jadi ini yang bikin munculnya beberapa komplain dari masyarakat. Menurut kita itu biasalah, karena mungkin kerja enggak teliti, itu bisa kita perbaiki melalui komunikasi dengan BPJS dan Dinas Sosial,” katanya.
Lebih jauh jelas Edi, supaya jangan ada korban karena sistem baru, ia meminta agar orang yang berkapasitas menerima BPJS. Yang gratis, harus gratis, tukasnya.
Terkait pelatihan gratis sebagaimana diminta para pelaku UMKM, Edi menilai hal itu merupakan bagian dari pembinaan. Tujuannya, supaya SDM-nya mampu, mapan dalam mengelola UMKM itu sendiri. Disisi lain, juga memberikan kemudahan akses pendanaan.
Yang ketiga, adalah pemerintah harus bagian dalam membangun pasar untuk produk UMKM itu. Maka harapan kita Koperasi Merah Putih jawabannya nanti.
“Koperasi Merah Putih itu kita harapkan menampung semua produksi UMKM dan dia nanti yang mengelola mau dibuat ke mana sesuai dengan market-nya. Sehingga nantinya Ibu-ibu UMKM-nya tinggal berpikir bagaimana bisa bekerja untuk menghasilkan produksi yang bisa bersaing dan digemari oleh masyarakat,” pungkasnya. =fin
