PEKANBARU (KLIKRADAR.COM) — Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Rambah Samo Sakti (KRSS) mendesak pemerintah untuk mempercepat proses regulasi tuntutan masyarakat. Pasalnya, izin perpanjangan HGU PT Sawit Asahan Indah-Rokan Hulu (SAI- Rohul) diduga cacat hukum.
Hal itu ditegaskan Ketua KRSS Rohul, Yanrahman usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Riau, Senin (09/11/2026).
“Iya, tentunya sebagai wakil rakyat yang kebetulan berasal dari dapil Rohul, Komisi II DPRD Riau agar mempercepat proses regulasi tuntutan masyarakat melalui Koperasi Ràmbah Samo Sakti. Tentunya sebagai perwakilan kami, diharapkan bisa terwujud sesuai cita-cita datuk-datuk adat, dan seluruh masyarakat yang mewakili 5 desa demi kesejahteraan yang diamanahkan oleh undang-undang,” ujarnya.
Ia menceritakan, dari Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT SAI ada yang menyangkut administrasi, domisili, daerah, provinsi, dan pusat. Dikatakan, kalau menyangkut masalah IUP, tentunya kapasitas Bupati. Di tahun 2014, IUP itu sudah dikeluarkan seluas 7.900 hektar sekian. Tentunya, untuk perpanjangan lagi di tahun 2019 tentunya habis masa HGU pertama.
”Di masa perpanjangan ada pemerintah tergabung dari lembaga-lembaga negara yang tidak satu lembaga negara yang untuk verifikasi menyangkut masalah perpanjangan HGU. Di situ adanya permasalahan historisnya, mungkin bukan kita dari koperasi memegang dasar, melainkan adanya lahan masyarakat yang punya legalitas,” ucapnya.
Tentunya sambung Yanrahman, peninjauan dibentuk dari Kementerian mungkin tim B tergabung di situ pemda, provinsi, ya kan? Ah, ya ada lahan-lahan masyarakat di situ. Justru itulah dasarnya pihak perusahaan atas dasar keputusan pemerintah tentunya adanya pencabutan hak 2000 hektar. Jadi dari HGU 7.900 hektar menjadi perpanjangan 5.196 hektar, sehingga timbul perselisihan perpanjangan HGU.
“Dan itu sudah kami bantah dari koperasi, bahwasanya masyarakat belum ada keterlibatan menyangkut masalah penguasaan atau sejauh yang diamanahkan oleh undang-undang untuk kesejahteraan masyarakat tempatan itu,” tandasnya.
Yanrahman mengatakan, mengacu tuntutan tentunya sesuai dari budget HGU produk undang-undang yang sudah memfasilitasi HGU PT SAI sekitar 1.000 hektar dari HGU seluas 5.196 hektar.
Adapun tuntutan utama Koperasi Ramba Samo Sakti di 5 desa yakni, Desa Lubuk Bendahara Timur, Aur Kuning, Teluk Aur, Lubuk Bilang, dan Desa Sungai Kuning diantaranya:
1. Meminta Komisi II DPRD Riau mengeluarkan rekomendasi tegas dan memerintahkan Bupati Rokan Hulu dan Dinas Perkebunan untuk menerbitkan SK calon petani, calon lahan selambat-lambatnya 14 hari kerja berdasarkan data Koperasi Produsen Ramba Samo Sakti.
2. Meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kanwil BPN Provinsi Riau, dan pihak terkait untuk membekukan dan/atau melarang segala bentuk kegiatan di area izin perpanjangan HGU PT SAI yang diduga cacat hukum, sebelum batas lahan HGU plasma 20% secara nyata diserahkan kepada Koperasi Ramba Samo Sakti.
3. Meminta dilakukan audit dan pembukaan titik koordinat peta kadastral secara terbuka guna untuk menelusuri dan memastikan batas lahan HGU PT SAI, supaya jelas batas lahan kebun 20% milik masyarakat yang merupakan hak Koperasi Produsen Ramba Samo Sakti.
4. Bahwa dikarenakan PT Sawit Asahan Indah belum merealisasikan kewajiban pembangunan kebun plasma sebesar 20% dan/atau 1.039,23 hektar dari total luas HGU yang disetujui seluas 5.196,17 hektar, maka dengan ini KRSS menyatakan berhak sepenuhnya untuk mengambil alih dan mengelola secara mandiri luas lahan plasma hak masyarakat tersebut demi menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan anggota organisasi.
5. Berdasarkan seluruh fakta dan argumentasi hukum yang telah dipaparkan, KRSS dengan ini berharap kepada pimpinan dan segenap anggota Komisi II DPRD Riau dan seluruh instansi terkait untuk mencatat secara resmi dan mengabulkan seluruh tuntutan tanpa pengecualian pada surat kesepakatan bersama.
Mereka pun berharap, melalui RDP hari ini bisa menghasilkan rekomendasi hukum yang tegas dan mengikat bagi PT SAI untuk segera merealisasikannya.
Mereka juga menegaskan, masyarakat tidak akan menerima keputusan apapun selain dikabulkannya seluruh hak konstitusional, keadilan dan kesejahteraan KRSS. =fin
