DPRD Riau Janji Akan Keluarkan Rekomendasi untuk Penyelesaian Masalah dengan PT SAI
PEKANBARU (KLIKRADAR.COM) — Puluhan masyarakat Rambah Samo di 5 desa yang tergabung dalam Koperasi Rambah Samo Sakti (KRSS), terus berupaya memperjuangkan 20 persen hak masyarakat untuk plasma dari PT Sawit Asahan Indah (SAI).
Terkait hal itu, DPRD Riau berjanji akan mengeluarkan rekomendasi sesuai UU reforma agraria yang terbaru.
“Iya, jadi 5 desa ini dari Lubuk Bendahara, Teluk Aur, Lubuk Bilang, Tambusamo, Sungai Kuning. Jadi dari 5 desa mereka berada di bawah naungan Koperasi Rambah Samo Sakti,” ucap anggota Komisi II DPRD Riau, Evi Juliana usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan masyarakat Rambah Samo, Rohul di ruang Medium DPRD Riau, Senin (09/11/2026).
Menindaklanjuti aspirasi masyarakat Rambah Samo itu, Evi Juliana berjanji, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi sesuai UU reforma agraria yang terbaru.
“Insyaallah nanti kita akan mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan undang-undang reforma agraria yang terbaru,” ujarnya.
Politisi Fraksi Golkar dapil Rohul itu menjelaskan, bahwa di tingkat kabupaten mereka mendirikan forum agraria yang dipimpin oleh Bupati. Terkait rekomendasi, Evi berjanji akan dilakukan secepatnya guna menyelesaikan masalah dengan PT SAI.
Adapun tuntutan KRSS di antaranya,
1. Meminta Komisi II DPRD Riau mengeluarkan rekomendasi tegas dan memerintahkan Bupati Rokan Hulu dan Dinas Perkebunan untuk menerbitkan SK calon petani, calon lahan selambat-lambatnya 14 hari kerja berdasarkan data Koperasi Produsen Ramba Samo Sakti.
2. Meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kanwil BPN Provinsi Riau, dan pihak terkait untuk membekukan dan/atau melarang segala bentuk kegiatan di area izin perpanjangan HGU PT SAI yang diduga cacat hukum, sebelum batas lahan HGU plasma 20% secara nyata diserahkan kepada Koperasi Ramba Samo Sakti.
3. Meminta dilakukan audit dan pembukaan titik koordinat peta kadastral secara terbuka guna untuk menelusuri dan memastikan batas lahan HGU PT SAI, supaya jelas batas lahan kebun 20% milik masyarakat yang merupakan hak Koperasi Produsen Ramba Samo Sakti.
4. Bahwa dikarenakan PT Sawit Asahan Indah belum merealisasikan kewajiban pembangunan kebun plasma sebesar 20% dan/atau 1.039,23 hektar dari total luas HGU yang disetujui seluas 5.196,17 hektar, maka dengan ini KRSS menyatakan berhak sepenuhnya untuk mengambil alih dan mengelola secara mandiri luas lahan plasma hak masyarakat tersebut demi menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan anggota organisasi.
5. Berdasarkan seluruh fakta dan argumentasi hukum yang telah dipaparkan, KRSS dengan ini berharap kepada pimpinan dan segenap anggota Komisi II DPRD Riau dan seluruh instansi terkait untuk mencatat secara resmi dan mengabulkan seluruh tuntutan tanpa pengecualian pada surat kesepakatan bersama.
Sementara Komisi II DPRD Riau yang tampak hadir saat RDP diantaranya, Ketua Komisi II DPRD Riau, Adam Syafaat didampingi anggota, Evi Yuliana dan Iqbal Sayuti. =fin
