PEKANBARU (KLIKRADAR.COM) — Janji Komisi II DPRD Riau, terkait rekomendasi yang akan dikeluarkan secepatnya dalam menyikapi persoalan antara masyarakat Rambah Samo dengan PT Sawit Asahan Indah (SAI) Rohul, patut diacungi jempol.
Namun disisi lain BPN Rohul menyarankan persoalan ini akan dibawa dalam rapat GTRA yang diketuai oleh Bupati Rohul.
Hal ini disampaikan Kepala BPN Rohul,
Bambang Prasongko saat dimintai pendapatnya oleh Ketua Komisi II DPRD Riau, Adam Syafaat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan masyarakat Rambah Samo yang tergabung dalam Koperasi Rambah Samo Sakti (KRSS) diruang Medium DPRD Riau, Senin (09/11/2026).
“Terkait persoalan ini, bukan semata-mata dari BPN, ada stakeholder lain yang terkait. Maka kemudian rekomendasinya adalah kita akan bawa di rapat Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang diketuai oleh bapak Bupati Rohul,” ucap pejabat Rohul yang baru dilantik pada 29 Oktober tersebut.
Bambang pun meminta maaf kepada masyarakat Rambah Samo saat unjuk rasa kemarin. Karena kebetulan di hari yang sama dirinya dilantik sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu yang baru.
Sebagai Kepala BPN Rohul, Bambang juga mengapresiasi semua tokoh masyarakat, koperasi, bisa berjalan dengan baik. Dan atas kerjasamanya, pihaknya mengucapkan terima kasih.
Ia mengatakan, terkait tuntutan 20 persen plasma ke PT SAI, persoalannya bukan semata-mata dari BPN, ada stakeholder lain yang terkait. Untuk menyelesaikan persoalan ini, pihaknya merekomendasikan dibawa dalam rapat Gugus Tugas Reforma Agraria.
“Maka kemudian rekomendasinya adalah terkait permasalahan ini akan kita bawa di rapat Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang diketuai oleh bapak Bupati Rohul bersama perangkatnya yakni, Kejaksaan, Kepolisian, termasuk BPN, dan saya sebagai ketua harian,” tandasnya.
Lebih jauh dikatakan, kalau pelaksanaannya nanti menjadi kewenangan BPN, maka BPN yang akan menindaklanjuti. Namun jika kewenangannya di Dinas Perkebunan, maka Dinas Perkebunan yang akan menindaklanjuti.
“Kalau nanti berkaitan dengan hukum, maka di sana ada Kejaksaan dan Kepolisian yang akan menindaklanjuti. Artinya, tidak semaunya BPN berjalan,” tukasnya.
Seperti diketahui, menindaklanjuti aspirasi masyarakat Rambah Samo, anggota Komisi II DPRD Riau, Evi Juliana berjanji pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi sesuai UU reforma agraria yang terbaru.
“Insyaallah nanti kita akan mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan undang-undang reforma agraria yang terbaru,” ujarnya.
Sementara masyarakat Rambah Samo yang tergabung dalam koperasi (KRSS) yang diketuai Yanrahman, mendesak pemerintah untuk mempercepat proses regulasi tuntutan masyarakat.
Pasalnya, izin perpanjangan HGU PT. Sawit Asahan Indah-Rokan Hulu (SAI- Rohul) diduga cacat hukum. =fin
