PEKANBARU (KLIKRADAR.COM) — Belasan perwakilan Aliansi Merah Putih (AMP) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Provinsi Riau melakukan audensi dengan Wakil Ketua DPRD Riau, H. Ahmad Tarmizi.
Dalam audensi itu terungkap Peninjauan dan Kesetaraan Tambahan TPP (TPP). “Karena kami ini hanya dipatok Rp500 ribu semuanya baik di OPD teknis maupun di instansi pembina,” ucap Ketua AMP Riau, Eko Wibowo usai audensi dengan Wakil Ketua DPRD Riau, Ahmad Tarmizi didampingi Sekretaris Fraksi PKS DPRD Riau, Abdullah SPd, Senin (02/11/2026).
Eko mengatakan, berdasarkan hasil kesepakatan, diskusi dan pembahasan yang mendalam, AMP bersama DPRD Riau sepakat antara lain:
1. Peninjauan dan Kesetaraan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) sesuai arahan pimpinan, agar difasilitasi dan mendorong Pemerintah Provinsi Riau, BKD, dan pihak OPD untuk meninjau kembali regulasi dan besaran TPP untuk P3K penuh waktu. Hal ini bertujuan agar tercipta prinsip keadilan dan setaraan (kesetaraan) antara P3K dan ASN lainnya, agar berpedoman pada kemampuan fiskal daerah dan regulasi yang berlaku.
2. Kepastian Status P3K paruh waktu. AMP meminta perhatian serius dari DPRD dan pemerintah daerah terkait hasil P3K paruh waktu. DPRD akan mendorong adanya komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, Kementerian PANRB, dan BKN untuk memperoleh kejelasan kebijakan mekanisme serta tahapan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan formasi dan ketentuan yang ada.
3. Jaminan Sosial dan Perlindungan. DPRD Provinsi Riau mendukung penuh perlindungan hak-hak dasar P3K. Pemerintah Provinsi Riau diminta untuk memastikan seluruh P3K paruh waktu dan penuh waktu terdaftar dan tercover dalam program jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan) serta adanya kejelasan terkait pemberian santunan atau uang duka sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Tindak Lanjut. Pimpinan DPRD Riau akan menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan mengadirkan Kepala BKD dan BPKAD Provinsi Riau atau Bappeda guna membahas secara teknis realisasi poin-poin di atas guna memastikan adanya solusi yang aplikatif.
Menyikapi tuntutan AMP itu, Wakil ketua DPRD Riau, H Ahmad Tarmizi didampingi Sekretaris Fraksi PKS DPRD Riau, Abdullah SPd, mengatakan insyaallah aspirasi dari AMP P3K Provinsi Riau akan diteruskan dan diperjuangkan.
“InsyaAllah akan kami teruskan dan akan kami sampaikan. Kami ikhtiarkan, kami perjuangkan ke Pemerintah Provinsi Riau insyaallah. Semoga kebaikan yang kita inginkan dapat segera terwujud. Amin ya rabbal alamin,” ucapnya singkat =fin
