PEKANBARU (KLIKRADAR.COM) — Sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Tapung diminta bergotong royong dalam menangani kerusakan jalan provinsi di wilayah itu. Pasalnya, kondisi fiskal Riau saat ini tidak memungkinkan dampak pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Riau, Ma,mun Solihin didepan pimpinan sejumlah perusahaan di wilayah Tapung kabupaten Kampar saat Rapat Dengar Pendapat lintas Komisi DPRD Riau yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri SH, MSi, Rabu (28/10/2026).
Hadir saat RDP lintas Komisi tersebut diantaranya, Forkopimda di 3 kecamatan yakni, Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, tokoh masyarakat, Ketua DPRD Kampar M. Ahmad Taridi dan diikuti sejumlah anggota DPRD Kampar.
Sedangkan dari DPRD Riau diantaranya Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri SH MSi, Abdullah, Eva Yuliana, Ketua komisi IV DPRD Riau, Ma,mun Solihin, Wakil ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan, anggota Komisi II DPRD Riau, Raja Jayadinata dan anggota Komisi I DPRD Riau, Amal Fathullah.
Ma,mun Solihin mengakui bahwa kondisi jalan di wilayah Tapung sungguh memprihatinkan. “Kondisi jalan di Tapung sudah sangat rusak parah, bahkan ibarat berjalan di dalam lubang, bukan sekadar jalan berlubang,” ucap ketua Komisi IV DPRD Riau itu.
Politisi Fraksi PDIP Riau itu mengatakan, jika perbaikan jalan hanya mengandalkan alokasi dari APBD Provinsi Riau, perbaikan tidak akan pernah mencukupi. Karena panjang jalan provinsi mencapai hampir 3.000 km, sementara kemampuan anggaran hanya mencakup sekitar 14 km per tahun.
Sebagai solusi kata Solihin, pihaknya menawarkan gotong royong bersama perusahaan mengingat tingginya volume lalu lintas serta keterbatasan anggaran pemerintah terlebih menjelang hari besar seperti Idulfitri dan tahun baru.
“Penyelesaian kerusakan jalan harus dilakukan secara bersama-sama melalui semangat gotong royong dan melibatkan pihak perusahaan swasta yang melintas di jalur tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Riau, Ma,mun Solihin mengatakan, untuk menyikapi kondisi jalan yang rusak tersebut, pihaknya sudah berupaya mendiskusikan di dalam rapat Banggar
pada anggaran DPRD Provinsi Riau.
Politisi Gerindra itu mengatakan, jika jalan di Tapung itu menunggu kemampuan dan alokasi anggaran dari APBD Provinsi Riau, pihaknya khawatir tidak akan pernah terbebas dari jalan yang rusak.
“Saya sudah berkali-kali menyampaikan dalam Musrenbang. Tapung itu bukan jalan berlubang. Tapi kita sudah berjalan dalam lubang. Bahkan jam 11.00 malam saya di-WA Ketua DPRD Kampar Pak Haji Taridi, ada mobil yang masuk dalam lubang karena jalannya separuh lobang, terjungkal dia. Saya telepon PUPR waktu itu, langsung besoknya ditindaklanjuti,” ujarnya. =fin
