PEKANBARU (KLIKRADAR.COM) — Sesuai dengan SK arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa APBD-P sudah selesai.
Beberapa hasil evaluasi Pemprov Riau sudah dilaporkan ke Banggar DPRD Riau. Misalnya, kegiatan yang harus dikurangi serta anggaran yang tidak boleh dianggarkan.
“Iya, rapat hari ini alhamdulillah tadi kita finalisasi proses APBD-nya. Beberapa evaluasi sudah kita laporkan kepada Banggar sesuai dengan apa yang menjadi arahan dari Kementerian Dalam Negeri melalui SK-nya evaluasi,” ucap Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi disela-sela break bersama Banggar DPRD Riau, Kamis (22/10/2026).
Ia mengungkapkan, ada beberapa kegiatan yang memang harus kita kurangi dan itu sudah dilalukan.
Kemudian ada kegiatan yang harus disesuaikan, perlu penguatan klasifikasi, atau anggaran yang tidak boleh dianggarkan. Dan itu sudah di drop semuanya.
Contohnya kata Syahrial, mengurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak langsung, dukungan kepada standar pelayanan minimal di masyarakat.
“Beberapa kegiatan perjalanan dinas yang dianggap tidak memungkinkan lagi sampai akhir tahun harus disesuaikan,” ujarnya.
Terkait penanganan Karhutla tambah Syahrial, harus diperkuat karena memang ada bantuan Presiden ke pemerintah daerah senilai Rp30 miliar.
“Itu juga kita akomodir dalam APBD-P karena dia tidak bisa dibelanjakan kalau tidak dimasukkan di dalam APBD-P. Jadi sudah kita masukkan APBD-P dan setelah ini baru kita bisa belanjakan,” terangnya.
Syahrial mengungkapkan, penanganan Karhutla kemarin menggunakan BTT dan itu sudah diselenggarakan. Sehingga hotspot Riau alhamdulillah dalam tiga pekan terakhir nol, meski terindikasi mulai muncul lagi.
“Mudah-mudahan ini bisa digunakan nanti untuk menangani Karhutla hingga akhir tahun. Jadi sampai Februari pun, mudah-mudahan juga masih bisa karena sifatnya bantuan presiden,” tukasnya.
Selain Provinsi Riau kata Syahrial, ada enam kabupaten yang dapat dan akan ditransfer hari ini. Yaitu, Kota Pekanbaru, Dumai dan beberapa kabupaten lainnya di Riau.
Ia mengatakan, dengan masuknya transfer hari ini terhadap BNPB, berarti semua daerah sudah menerima bantuan presiden untuk penanganan Karhutla, pungkasnya. =fin
