PEKANBARU (KLIKRADAR.COM) — Meski pemilihan Kepala daerah masih lama namun sejumlah kandidat kini mulai menghiasi sejumlah media massa termasuk media online. Salah satumya anggota DPR RI, Dr Karmila Sari.
Saat dikonfirmasi mengenai namanya yang sering dikaitkan sebagai kandidat calon Gubernur dari partai Golkar untuk Pilgubri 2029 mendatang, politisi fraksi Golkar itu mengaku bersyukur, ucapnya, Senin (05/10/2026).
“Alhamdulillah kalau seperti itu. Berarti artinya dianggap orang yang sering turun ke masyarakat, mungkin dianggap ada manfaatnya. Saya mengucapkan terima kasih kalau ada yang penilaiannya bagus,” ucap Karmila.
Ia pun memohon doa kepada seluruh masyarakat Riau supaya amanah yang diberikan kepadanya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Ia mengatakan, pihaknya melakukan hal ini karena dirinya merupakan putri daerah Riau, ucap putri Bupati Rokan Hilir (Rohil) Bistamam itu.
“Alhamdulillah ini seumur-umur saya nih enggak pernah ada anggota DPR RI yang Komisi X. Ini merupakan jembatan yang selama ini mungkin kesulitan komunikasi di mitra-mitranya, di pendidikan. Termasuk juga bagaimana ada yang putus sekolah dan lain-lain,” ujarnya.
Karmila pun berharap agar sebagai anggota DPR RI bisa menjadi jembatan di sana. Sehingga semakin sedikit yang putus sekolah, semakin sedikit fasilitas sekolah yang mungkin yang kurang layak.
“Nah, inilah menjadi ibarat kata, peluang saya untuk bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Itu dulu. Mohon doa yang terbaik,” pesannya.
Sementara saat disinggung mengenai
kasus kericuhan berujung baku hantam di Gedung DPRD Riau pada Kamis, 16 Juli 2026 lalu yang melibatkan sesama kader Fraksi Partai Golkar, Karmila mengatakan, sudah dialihkan ke DPD I Partai Golkar Riau. Sehingga yang punya wewenang terkait tindak lanjut kasus tersebut berada di tangan ketua DPD I Golkar Riau.
“Iya, itu DPP sudah mengalihkan pada provinsi. Jadi ketua Provinsi Riau-nya yang punya wewenang khusus untuk itu. Pembinaan ataupun tindak lanjut yang harus dilaporkan ke DPP. Itu langsung dari DPP menyerahkan semuanya kepada Pak Yulisman sebagai ketua. Artinya beliaulah yang punya hak khusus untuk itu,” ucap anggota Komisi X DPR RI itu saat ditanya. =fin
