PEKANBARU (KLIKRADAR.COM) — Tiga Ormas di Riau masing-masing, LLMB, GEMA dan GMKR dinilai sebagai pejuang masyarakat Riau.
Pasalnya, ketiga Ormas ini dinilai sangat peduli atas fenomena kelangkaan BBM khususnya jenis biosolar yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Riau alhir-akhir ini.
Penilaian itu disampaikan anggota Komisi IV DPRD Riau, Manahara Napitupulu SH, usai mendampingi Ketua Komisi IV DPRD Riau, Ma,mun Solihin usai rapat, Rabu (23/09/2026).
“Jadi mereka kita pandang sebagai pejuang rakyat lah. Mereka peduli atas fenomena yang terjadi di tengah masyarakat sekarang, atas kelangkaan BBM itu. Nah itu kita sambut positif. Ketika mereka menyampaikan itu melalui jalurnya, ke DPRD,” ucapnya.
Komisi IV DPRD Riau pun mengundang seluruh pihak-pihak terkait, termasuk instansi vertikal, ada Kepolisian, TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, Kejaksaan.
Selain itu, Komisi IV juga menghadirkan
pihak yang berkompeten seperti Pertamina dan Asosiasi organisasi profesi yang merupakan mitra dari Pertamina dan BPH Migas.
Dari penjelasan pejuang masyarakat tadi kata politisi fraksi Demokrat itu, mereka mengidentifikasi permasalahan di lapangan.
Kemudian mereka juga menyampaikan faktor-faktor yang mereka duga, di antaranya kelangkaan itu diduga ditopang oleh adanya distorsi atau penyimpangan, terkhusus BBM subsidi. Di mana BBM subsidi itu harusnya digunakan oleh yang punya hak.
“Jadi dari yang disampaikan oleh masyarakat tadi melalui perwakilannya Ormas tadi, mereka amati di lapangan bahwa ada oknum-oknum dan pelaku usaha itu yang nyata melalui Undang-Undang tentang ESDM juga itu bertentangan. Mengumpul kemudian menjual kembali BBM bersubsidi itu,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu kata Manahara, Komisi IV DPRD Riau mempertanyakan
Pertamina terkait kuota untuk Riau tahun 2026 sebesar 1.050 kiloliter. Bahkan per 1 September lalu, Gubernur juga sudah menyurati agar kuota ditambah hingga menjadi 1.150 kiloliter agar di akhir tahun ini juga terpenuhi kebutuhan itu.
Komisi IV DPRD Riau kata Manahara meyakini bahwa, kelangkaan BBM ini kemungkinan besar tidak ditopang oleh satu faktor saja.
Artinya, diduga ada penyimpangan. Selain itu kuota BBM untuk Riau tahun lalu dengan tahun ini tentunya ada peningkatan kebutuhan. Dimana, kendaraan dari tahun ke tahun selalu bertambah, termasuk angkutan dan kendaraan pribadi yang digunakan oleh masyarakat termasuk mobil niaga.
“Nah, jadi untuk merespons dan mengakomodir sebagaimana tuntutan masyarakat melalui Ormas tadi, di mana bahwa mereka meminta untuk dibentuk Tim Satgas Pemberantasan Mafia BBM Bersubsidi di Provinsi Riau. Ketika itu kita sudah tampung, kemudian kita minta juga pandangan-pandangan dari semua pihak yang hadir, pada umumnya semuanya menyatakan setuju,” tukasnya.
Manahara pun berharap, dengan itikad baik ini kebutuhan BBM bersubsidi di Riau ini kiranya berkecukupan. Setidaknya ibarat makan tidak kenyang seperti yang diharapkan. Tetapi terpenuhilah nutrisi yang dibutuhkan harian. Semuanya bisa beroperasi secara baik tanpa hambatan yang berarti.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Riau bersama Pertamina sudah menganalisis kecukupan BBM untuk triwulan 4. Dimana, stok diperkirakan akan terkuras oleh karena kebutuhan-kebutuhan yang demikian meningkat.
Terkait dengan kesimpulan pembentukan Satgas ini, ucap Manahara, Komisi IV DPRD Riau akan menyampaikan kepada pimpinan. “Mengenai nama Satgasnya nanti, akan dikoordinasikan agar elegan, tetapi menggigit,” katanya.
Secara pribadi kata Manahara pihaknya sangat setuju jika ada Satgas. Hal ini bertujuan agar semuanya terarah sesuai Undang-Undang dan Perpres itu, pungkasnya. =fin
