PEKANBARU (KLIKRADAR.COM) — Sebulan terakhir BBM jenis solar di Riau kini langka. Hal ini terbukti dari panjangnya antrian bus dan truk di sejumlah SPBU.
Kondisi ini mengundang keprihatinan mantan Wakil Gubermur Riau (Wagubri), Edy Natar, yang menuding adanya mafia BBM.
“Iya, jadi begini, kesimpulannya tadi kan sudah bisa kita dapatkan. Bahwa terjadi kelangkaan. Kemudian kalau kita lihat lagi, ternyata kita sependapat stok itu sebenarnya cukup. Ada disparitas harga, berarti ada peluang orang untuk melakukan kecurangan, untuk mengambil keuntungan, iya kan,” ucapnya usai rapat dengan Komisi IV DPRD Riau, Rabu (23/09/2026).
Ia mengatakan, dari titik ini maka dapat disimpulkan bahwa yang terjadi hari ini adalah adanya mafia. Untuk mengatasi mafia BBM ini, pihaknya mendesak DPRD bersama Pemprov Riau agar segera membentuk Satgas.
“Nah, sekarang untuk mengatasi mafia ini hanya Satgas. Satgas kita kan ada Kepolisian, ada Kodam, kemudian ada POM, ada Jaksa, bentuk! Nanti kita awasi,” ujarnya.
Mantan Danrem 031 Wirabima ini mengatakan, kalau dia enggak bisa, ya Kapolda dan Pangdam suruh pindah dari Riau. Suruh pindah dari Riau. Edy Natar yang nanti ngasih tahu, gitu lho, tegasnya.
“Saya mantan Danrem! Dia ditunjuk dari Mabes TNI ke sini untuk melaksanakan tugas. Ditunjuk dari Mabes Polri untuk melaksanakan tugas. Enggak bisa menyelesaikan masalah itu, pindah aja dari Riau, enggak ada guna di sini,” tukasnya.
Dikonfirmasi terpisah, sales area Pertamina Riau, Wilson, mengaku mengapresiasi Komisi IV DPRD Riau yang telah menyelenggarakan rapat lintas sektoral hari ini. Dikatakan, Pertamina selaku badan usaha akan terus melakukan pengoptimalan dan mendukung segala upaya yang sudah disampaikan.
Saat disebut bahwa kelangkaan BBM khususnya solar di Riau, Wilson memgatakan pihaknya terus melakukan percepatan pengiriman, pengoperasian SPBU sehingga masyarakat bisa memperoleh BBM.
“Kami juga berharap masyarakat mengisi BBM ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang ada indikasi-indikasi, silakan melaporkan ke Pertamina melalui 135. Sampaikan juga jam, tanggal, dan lokasinya, biar kami mudah melakukan identifikasi,” ucapnya.
Wilson beralasan, karena dari situ pihaknya bisa mengambil CCTV dari SPBU, sehingga bisa membandingkan apakah yang dilaporkan dengan kondisi yang nyata benar. Kalau benar, pijaknya pasti kami menindak sesuai dengan tingkat pembinaan.
Ia mengatakan, bahwa segala operasional Pertamina harus sesuai dengan prosedur yang ada. Pihaknya terus melakukan monitoring terus-menerus terhadap lembaga penyalur.
Saat ditanya mengenai barcode, dijawab Wilson bahwa sudah ada dan tinggal melakukan pengoptimalan. Sehingga bisa dikeatahui penerima manfaat. Kalau ada hal-hal yang kurang baik bisa dilaporkan kepada Pertamina,” ujarnya.
Sementara itu, Hiswana Migas melalui
Tuah Laksamana membenarkan jika antrian kendaraan di SPBU akhir-akhir ini cukup panjang. Kondisi itu kata dia, karena disperitas harga memang tinggi antara yang subsidi dan non-subsidi.
Pihaknya dari SPBU kata Tuah, telah menjalankan sesuai tupoksi. Setiap yang bersubsidi itu ada barcodenya. Namun dalam barcode ini kata Tuah ada kelemahan. Artinya, setelah diambil sesuai dengan kuota, besoknya aktif lagi. Ia pun mengimbau masyarakat agar memakai minyak subsidi sesuai kebutuhan.
“Kita berharap, jangan ada hal-hal lain yang dengan regulasi hari ini memanfaatkan celah-celah ini. Kita juga berharap agar hasil rapat hari ini disertai juga dengan pengawasan. Karena pihaknya dari SPBU juga ada keterbatasan,” pungkasnya. =fin
