PEKANBARU (KLIKRADAR.COM) — Selain masalah bonus atlet dan pagu anggaran KONI Riau, Komisi V DPRD Riau mendesak Kadispora Riau H Yurnalis Basri SSos MSi berbicara kepada Sekda maupun Gubernur supaya direalisasikan.
“Tadi kita bicarakan soal masalah bonus. Yang ada masih sekitar 28 miliar lagi, baik Peparnas maupun atlet PON sekitar 13 miliar. Dari penjelasan tadi sudah teranggarkan di APBD Murni. Tapi Kadispora belum bisa menjawab kapan direalisasikan,” ucap Sekretaris Komisi V DPRD Riau, Robin Hutagalung SH usai rapat, Selasa (14/04/2026).
Robin mengatakan, dari rapat tersebut Komisi V DPRD Riau meminta Kadispora Riau supaya berbicara kepada Sekda maupun Gubernur Riau supaya masalah bonus tersebut dapat terealisasi. Dan kebetulan hari ini ada Pansus LKPJ, pihaknys berjanji akan membicarakan hal tersebut ke Sekda, ucap Robin.
Yang kedua kata Robin, jika melihat dari pagu KONI tahun 2026, Rp8,4 miliar. Dimana dari Rp8,4 miliar itu tinggal 7 miliar yang punya KONI. Sementara untuk Kejurnas, Panjat tebing Rp900 juta terus bela diri Rp500 juta, maka Rp7 miliar itu sendiri KONI-nya kolaps tahun 2026. Karena di tahun 2025 mereka punya anggaran Rp10 miliar saja sudah tidak ada dukungan dana untuk cabor, apalagi dengan Rp7 miliar.
“Sudah kolaps nih, sudah mati suri lah. Ini kan ancaman berat ini kepada atlet-atlet kita dalam menuju Kejurnas praPon tahun 2027 dan untuk mengikuti ajang PON tahun 2028,” ujarnya.
Oleh karena itu kata Robin pihaknya berharap ada regulasi kebijakan supaya pemerintah provinsi harus bertanggung jawab seperti apa jalan keluar dengan dana PON yang seperti ini, ucapnya.
Selain masalah bonus dan pagu anggaran KONI Riau, Komisi V DPRD Riau juga membahas masalah Sekolah Khusus Olahraga (SKO).
Menurut politisi fraksi PDIP DPRD Riau itu, dari informasi Kepala sekolah bahwa ada sekitar 256 siswa SKO yang mau diterima dan 130 diantaranya ditempatkan di asrama SKO, dan selebihnya 126 ditempatkan di mes atlet di komplex GOR Rumbai, katanya.
“Nah tentu kita akan tinjau seperti apa, apakah sudah layak apa tidak. Nah ini yang mau kita lakukan,” tukasnya.
Terakhir yang dibahas adalah pelaksanaan Musprov. Sebelum Musprov kata Robin, akan digelar terlebih dahulu Rakerprov yang membahas terkait DPP KONI. Agenda ini belum ditindaklanjuti karena yang ditangkap tadi dalam rapat ada usulan
agar pelaksanaan Musprov tinggal penghitungan suara sementara hasil TPP sudah menjadi acuan.
“Tetapi yang berkembang bahwa ada dua nih. Ada raker Prov dulu dengan membicarakan lagi membentuk TPP, ada usulan Musprov ini tidak melalui raker Prov tapi langsung dengan menggunakan hasil TPP. Nah, ini kan memerlukan konsentrasi khusus rapat ini saya pikir. Maka Ketua Komisi 5 tadi menyampaikan karena beliau sibuk, ini kita pending dulu karena ini agak sensitif. Jadi kita tunda dulu ke hari Senin tanggal 20 April,” tukasnya.
Rapat yang akan digelar tanggal 20 tersebut supaya semua jadi enak, happy ending. Sehingga di dalam pemilihan Ketua KONI yang punya beban sangat berat terutama dari sisi anggaran dan pra PON 2027 persiapan atlet siap dan layak sehingga bisa lolos ke KONI.
Sementara saat ditanya terkait anggaran KONI yang kolaps apakah ada penambahan pada APBD-Perubahan nanti, secara pribadi Robin mengaku pihaknya meminta di-upgrade lagi dengan cara mencari regulasinya atau dasar hukumnya sehinnga bisa ini dinaikkan dengan cara pergeseran.
Yang kedua ucap Robin, bagaimana perusahaan-perusahaan multidimensi di sini bisa digandeng oleh KONI ataupun Pemprov untuk jadi bapak angkat di cabor-cabor tertentu. Sehingga biaya-biaya mengikuti event-event di 2006 maupun menuju Kejurnas pra Pon2007 para perusahaan-perusahaan swasta ikut bersama-sama.
“Atau mungkin juga kalau tidak melanggar undang-undang bisa memberikan kontribusi untuk uang kontan kepada KONI,” ujarnya.
Sementara saat ditanya capaian masing-masing Cabor selama kepengurusan KONI dibahwah Iskandar Hoesin, Robin mengatakan masing-masing bebas menilainya, pungkasnya. =fin
