PEKANBARU (KLIKRADAR.COM) — Meski diketahui bahwa pemerintah pusat tidak mengalokasikan pupuk subsidi untuk perkebunan sawit, namun pemerintah diharapkan dapat mengalokasikan pupuk tersebut selain sawah.
Pasalnya di tengah keterpurukan anggaran tahun ini Provinsi Riau tidak boleh larut dengan keterpurukan.
“Program harus jalan dengan efisiensi yang ada. Masyarakat juga harus menikmati pembangunan yang ada. Mudah-mudahan pusat juga mendengar aspirasi masyarakat di bawah dengan berbagai macam kondisinya,” ucap anggota DPRD Riau Muhtarom saat ditemui, Rabu (19/06/2026).
Menurut politisi PKB itu, kendala yang dihadapi pemerintah saat ini pembangunan tidak jalan, kontraktor lokal banyak tidak bekerja.
Kondisi ini menjadi isu yang kurang baik pada sisi perekonomian. Dan ini menjadi hal yang banyak mencuat di saat reses pada 29 Juli hingga 5 Agustus kemarin di masyarakat.
Selain masalah ekonomi ucap Muhtarom, infrastruktur pendidikan juga masih menjadi persoalan.
Ia pun meminta kepada Dinas terkait, karena apapun ceritanya pendidikan menjadi sebuah barometer bagaimana daerah dan negara akan berhasil di masa yang akan datang.
“Terus beasiswa, ini juga menjadi pertanyaan karena masyarakat kita anaknya pada kuliah. Beasiswa pemerintah diharapkan untuk terus digulirkan di tengah situasi apapun itu. Makanya hal ini menjadi isu nasional dan pemerintah harus hadir untuk beasiswa ini,” ujarnya.
Menyikapi hal itu, sebagai anggota dewan pihaknya akan menyampaikan hal tersebut ke pihak yang berkompeten di bidangnya untuk menanganinya. Ia pun berjanji akan mengawal aspirasi masyarakat tersebut.
Sementara menanggapi jalan provinsi yang viral di media sosial sampai ada masyarakat buat spanduk minta Bupati Siak buat konten di jalan, Muhtarom mengaku pihaknya mensupport. Alasannya karena hal itu suara hati masyarakat yang disampaikan memang harus secara lisan.
Muhtarom menilai aksi masyarakat terkait jalan provinsi itu merupakan hal yang wajar. “Saat ini masyarakat sangat mudah memberikan informasi, menyuarakan lewat media sosial,” ucapnya.
“Saya mensupport dan mendukung agar anggaran itu benar-benar. Ketika memang sudah darurat kok masih juga dibiarkan. Karena jalan itu menyangkut nyawa orang, gitu. Banyak nyawa yang sudah melayang gegara jalan yang rusak gitu,” tukasnya.
Bahkan kata Muhtarom, ada aturan yang boleh mempidanakan pemerintah ketika jalan yang rusak tidak juga dikerjakan. “Ada hak masyarakat disana agar lebih berhati-hati lagi,” ucapnya.
Sementara terkait Karhutla, Muhtarom mengingatkan kepada pemilik lahan agar menjaga lahannya, terlebih di tengah kondisi cuaca yang cukup panas akhir-akhir ini.
“Karena apapun yang terjadi ketika terbakar, pemilik lahan kan menjadi salah satu orang yang dijadikan saksi dan dipanggil. Makanya harus dijaga benar,” ucapnya.
Menurutnya, cuaca kering ini banyak orang mencari ikan di parit-parit atau kanal-kanal kering. Muhtarom pun mengaku khawatir karena mereka tidak merasa memiliki kebun itu, sehingga mereka membuang sembarangan puntung rokok. Dan ini bisa memicu kebakaran.
“Kepada pemerintah dengan satuan kerja yang ada, saya tentu berharap dilakukan penanganan pencegahan. Ini bukan hanya menyuarakan lewat pidato, tetapi ada tim yang diturunkan untuk mengawasi itu,” tukasnya.
Muhtarom mencontohkan, Masyarakat Peduli Api (MPA). Ia mengimbau agar MPA tersebut melakukan patroli di wilayah yang rentan, berpotensi terjadi kebakaran.
Ia mengaku, baru-naru ini dirinya ke Jakarta melewati beberapa kabupaten. Saat itu ia melihat pesawat melintas, ada asap yang mengepul. Artinya, ada kebakaran, tandasnya.
“Saya mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati, menjaga lahan di samping kita, agar tidak terbakar, karena membuat penyakit ISPA kepada masyarakat, juga ada pidana. Ada hukum yang ditegakkan di sana. Makanya, ayo kita jaga sama-sama,” pungkasnya. =fin
