PEKANBARU (KLIKRADAR.COM) — Usai menghadiri rapat paripurna DPRD Riau, Selasa (21/04/2026), Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto mengaku optimis APBD Riau 2027 harus dua digit.
Pernyataan ini disampaikannya menjawab sejumlah awak media, terkait hasil kerja Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) DPRD Riau tahun 2026.
“Pertama, saya atas nama pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada Pansus LKPJ dan Pansus Ranperda Perhubungan tadi yang sudah bekerja siang dan malam,” ucapnya.
SF Hariyanto mengatakan, pihaknya optimis bahwa APBD Riau tahun 2027 harus dua digit, karena APBD tahun 2026 ini hanya Rp8,3 triliun.
Ia pun berterimakasih kepada Pansus OPD DPRD Riau dan Forkopimda Riau. “Insyaallah kerjasama ini kita dapat mencapai dua digit ya,” ujarnya.
Ia juga mengaku, kemarin ada gangguan terhadap transfer keuangan pusat ke daerah. Akan tetapi pihaknya tidak bisa berdiam diri, harus bekerja keras, itu perintah dari pusat. Tidak boleh memberatkan masyarakat, ujarnya.
Saat disinggung mengenai Koperasi Merah Putih (KMP), SF Hariyanto mengatakan pihaknya mendukung. Ia mengaku pihaknya sudah menyediakan lahan.
“Kita sudah rapat dengan kabupaten/kota dan begitu juga dengan Pangdam, dengan Danrem, dan begitu juga dengan Kodim. Sudah disepakati, kita tanda tangan, dan sudah kita serah terimakan kepada Pangdam untuk pinjam pakai beberapa lokasi tanah untuk dibangun KMP,” kata SF Hariyanto menjawab pertanyaan salah seorang awak media.
“Terkait pengawasan kita tidak ada. Yang penting kita sudah menyerahkan kepada Pangdam, serta terima pinjam aset. Jadi aset pemerintah provinsi, daerah dan BUMD kita serahkan mereka pinjam pakai untuk diaksanakan segera dibangun,” tambahnya.
Sementara mengenai TNTN, pihaknya kini tengah berupaya dan meminta kepada pemerintah pusat untuk menyiapkan lahan relokasi.
Pihaknya bersama Ketua DPRD Riau akan dirapatkan kembali dengan pemerintah pusat bersama pimpinan tertinggi di Riau.
Menyinggung mengenai lahan PT Agrinas kata SF Hariyanto, insyaAllah pemerintah Provinsi Riau mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat. Terkait skema kerjasama dengan perusahaan milik negara ini, SF Hariyanto mengatakan akan duduk bersama.
“Kita sudah ngajukan surat diminta mereka dan nanti surat mereka akan menentukan baru kita duduk bersama tanpa kriteria,” tukasnya.
Sementara saat ditanya mengenai sosialisasi pembayaran pajak tanpa menggunakan KTP, dijawab SF Hsriyanto bahwa, Kadispenda Riau akan rapat di Semarang untuk menyamakan persepsi.
“Kalau saya bilang begini kan belum tahu, tapi yang jelas Jawa Barat sudah.
Tapi hari ini seluruh Kedispenda berkumpul di Semarang dan akan membuat satu aturan. Semoga nanti tanpa KTP cukup bagus,” pungkasnya. =fin
