PEKANBARU (KLIKRADAR.COM) — Penegasan Presiden Prabowo agar menindak tegas perusahaan yang terindikasi pemantik kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), ditanggapi DPRD Riau. Melalui Sekretaris Komisi I DPRD Riau, Amal Fathullah mendesak aparat yang punya kewenangan agar menindaklanjuti.
“Kalau kita lihat kemarin hasil pembahasan Presiden dengan Kapolda, kemudian Pangdam TNI, dengan juga BPTP, mereka menginformasikan bahwa ada perusahaan yang terlibat. Kita berharap ditindaklanjutilah oleh yang punya kewenangan,” ujarnya, Rabu (26/08/2026).
Politisi fraksi PKS DPRD Riau itu mengatakan, 7 tahun terakhir masyarakat Riau tidak berdampak asap yang signifikan. Akan tetapi tahun ini terjadi kembali.
Ia mengatakan, kedatangan Presiden ke Riau kemarin tentu kita sambut dengan senang hati. Namun ada catatan bahwa provinsi Riau tahun ini termasuk daerah yang banyak zona merahnya.
Sementara saat awak media mempertanyakan evaluasi izin operasi perusahaan tersebut, Amal Fathullah mengaku pihaknya tak bisa menjawab.
“Itu kan kewenangan pusat. Kita pun ndak tahu perusahaan mana. Tidak diterangkan nama perusahaannya,” pungkasnya. =fin
