PEKANBARU (KLIKRADAR.COM) — Sebagai baseline untuk mengukur kemampuan BUMD tahun 2027, Komisi III DPRD Riau menggelar rapat evaluasi dengan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan BRK Syariah. Pasalnya, pergeseran ekonomi di Tahun 2026 tidak terlalu jauh tahun depan.
“Rapat ini kita lakukan dalam kaitan potensi untuk penambahan setor mereka tahun 2025-2026. Karena 2026 ini kita mengharapkan betul APBD yang kita targetkan 8,2 triliun itu tercapai. Dengan tercapainya APBD itu, paling tidak akan kita alokasikan 15 sampai 20% untuk pembangunan masyarakat kita,” ucap Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri SH MSi usai memimpin rapat, Senin (24/08/2026).
Politisi Gerindra itu mengaku, 2 tahun terakhir ini Riau tidak bisa membangun karena tahun 2024-2025 kondisi ekonomi Riau stagnan. Bahkan untuk perbaikan jalan saja hanya bisa ditutup dengan kerikil saja. Untuk itu BUMD Riau akan dijadikan pilar satu-satunya untuk menyelamatkan APBD 2026 ini.
Salah satunya, PT Riau Petroleum yang nota bene sudah menerima dana Participating Interest (PI) Rp1,2 triliun setelah dievaluasi. Dana PI tersebut kemudian dibagi 50 persen untuk kabupaten/kota dan 50 persen masuk ke rekening Riau Petroleum.
Terkait hal itu kata Edi, Komisi III DPRD Riau sepakat bahwa paling tidak Rp500 miliar yang ditargetkan dalam APBD 2025, harus dipenuhi oleh Riau Petroleum meskipun dalam bentuk deviden at interen. Karena APBD 2026 Rp8,2 triliun harus diselamatkan.
Kemudian potensi pajak bahan bakar minyak yang selama ini belum direalisasikan oleh Pertamina. Komisi III DPRD Riau terus berupaya menagih pajak tersebut karena setiap bahan bakar yang diperjualbelikan di Provinsi Riau, itu harus membayar pajaknya ke Provinsi Riau.
“Itu potensinya cukup besar, nanti kita lakukan koordinasi dengan Pertamina. Saya yakin Pertamina tidak mungkin dia neko-neko untuk membayar kewajibannya terhadap pemiliknya sendiri. Karena rakyat pemiliknya, jadi pemiliknya meminta dia membayar pajak,” ucapnya.
Selanjutnya berkaitan dengan PT SPR, Komisi III DPRD Riau mendapat catatan komitmen dari Biro Ekonomi bahwa akan menyetorkan 2026 ini Rp20 miliar sebagai hasil pengalihan kontrak dari Wilayah Kerja (WK) Blok Langgak kepada KCL. Dia mendapat pembayaran retribusi lebih kurang Rp25 miliar. Kemungkinan Rp20 miliar bisa dimasukkan ke dalam APBD tahun 2026.
Komisi III DPRD Riau kata Edi, menginginkan semua BUMD berlomba-lomba untuk bisa memberi deviden yang besar termasuk PT PIR.
“Jangan hanya persentase tahun per tahun untuk membuat target, tetapi lihat potensi. Kalau potensi besar, berarti target harus lebih besar. Jangan nyaman hanya dengan kondisi persentase umpamanya 1 tahun hanya 5% peningkatan dan lain sebagainya. Tapi adalah proyeksi target itu berdasarkan potensi. Termasuk juga Bapenda, kita targetkan,” tandasnya.
Ia menyarankan, jangan hanya membuat sistem yang reguler 8% 1 tahun meningkatannya, tetapi lihatlah potensi. Menurutnya, jika potensinya besar, maka target harus lebih besar. Sehingga target untuk pajak bahan bakar untuk Provinsi Riau 2027 bisa mencapai Rp3 triliun, berarti mengalami peningkatan Rp100%, ucap Edi.
“Potensi kita hampir Rp6 triliun. Berarti kita perlu 50% dari pada potensi, walaupun target kita sudah 100% daripada sebelumnya. Artinya ini jadi kerja besar kita supaya APBD kita ini betul-betul sehat tahun 2027,” ujarnya.
Demikian juga halnya dengan PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah. Edi menegaskan, BRK Syariah harus meningkatkan kinerjanya, jangan hanya nyaman dengan mengelola ASN, mengelola anggaran APBD, titip di sana dan lain-lain sebagainya. Melainkan
harus mengembangkan upayanya bisa lebih besar.
Komisi III DPRD Riau pun mendesak Dirut BRK Syariah agar secepat mungkin melengkapi pengurus di BRKS, sehingga BUMD Riau ini bisa bekerja lebih maksimal. Bukan seperti sekarang yang hanya memiliki dua pengurus yakni Dirut dan Direktur Pencegahan.
Sebagai pimpinan Komisi III DPRD Riau, Edi Basri menggambarkan bahwa, insyaAllah APBD Riau tahun 2026 sebesar Rp8,2 triliun optimis tercapai. Dengan demikian maka aspirasi berbentuk pembangunan untuk masyarakat insyaAllah sebagian bisa terpenuhi.
”Kalau kita lihat dari permohonan sekarang, luar biasa. Rp12 triliun belum tentu cukup. Contoh aja aspirasi yang disampaikan melalui DPRD Riau itu sudah 2 tahun kita reses. Kan tentu banyak yang sudah kita masukkan (input) ke dalam anggaran,” pungkasnya. =fin
