PEKANBARU (KLIKRADAR.COM) — Dari 5 jenis pajak yang dikelola oleh Bapenda Riau realisasi pendapatan hingga akhir Juni ini baru 43% dari Rp8,3 triliun APBD Riau 2026. Meski begitu Komisi III DPRD Riau optimis target tersebut bisa tercapai menjelang akhir tahun.
“Iya pelambatan ini memang sudah dilakukan upaya secara maksimal.
Tetapi yang namanya kerja kan masih tetap optimis. Saya rasa dengan sisa waktu yang ada ini dari estimasi kita APBD 2027 masih tercapai,” ucap Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri SH MSi usai rapat bersama Bapenda dan DPMPTSP Riau, Senin (27/07/2026).
Politisi partai Gerindra itu menilai khusus penerimaan dari pajak kendaraan prosentasenya sudah normal. Cuma secara keseluruhan itu belum mencapai target 50%.
“Tapi insya Allah dengan sisa waktu yang ada ini kita akan kolaborasi dengan bagian pengawasan Bapenda juga di Perizinan. Kita akan satukan supaya nanti perusahaan yang kita tinjau, sekaligus izinnya dan kewajibannya terhadap pembayaran pajak ke daerah kita,” ujarnya.
Edi pun membenarkan bahwa salah satu informasi yang disampaikan kepada DPMPTSP Riau soal pengawasan perijinan. Ia mengatakan pihaknya nanti akan menyatukan.
“Di saat perizinan kita cek, ada tadi perusahaan yang diberikan izin, yang mendaftarkan kendaraannya itu sebanyak 400 lebih sampai 100 lebih. Cuma yang normalnys yang bayar pajak ke depan cuma 4-3 kendaraan saja. Jadi yang lebihnya mana, enggak bayar pajak atau memang pajaknya di luar Provinsi Riau,” ungkapnya.
Menyikapi hal itu pihaknya berjanji akan memonitor. Pasalnya itu baru kendaraan yang melewati jalan aspal, belum termasuk yang tidak melewati aspal seperti alat berat, tuturnya.
Menurut Edi, mangkraknya penerimaan pajak Riau ini bersumber dari perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Riau.
Terkait hal itu ia mendorong Bapenda untuk memeriksa izin dan juga mengevaluasi pembayaran pajak untuk kepentingan daerah.
Sementara menyinggung memgenai water meter untuk pajak air permukaan, Edi berjanji akan meningkatkan melalui sistem pengawasan.
Ia mengatakan alat digital seperti di daerah lain, perlu dipelajari terlebih dahulu. Karena pihaknya khawatir alat digital tersebut nantinya akan dirusak oleh oknum-oknum tertentu.
Politisi yang dikenal cukup vokal itu pun menyimpulkan bahwa belum tercapainya potensi penerimaan disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang masih melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak, pungkasnya.
Selain Edi Basri turut hadir dalam rapat itu diantaranya Sekretaris Komisi III DPRD Riau Eva Juliana dan anggota Abdullah.
Sementara dari Bapenda dihadiri langsung oleh Kepala Bapenda Riau saat ini, Ninno Wastikasari, SE, MSi dan pejabat pengawas dari DPMPTSP Riau. =fin
