PEKANBARU (KLIKRADAR.COM) —Memasuki triwulan II tahun 2026, Komisi II DPRD Riau menggelar rapat evaluasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Riau, Senin (15/06/2026).
Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Komisi II DPRD Riau, Androy Andrerianda, dihadiri anggota Komisi II yakni, Ginda Burnama, Siti Aisyah dan Soniwati.
“Komisi II bersama Disperindang membahas masalah program di tahun 2026 ini, dimana kita sudah masuk triwulan ke-2. Apakah program ada yang jalan atau tidak. Ternyata banyak yang tidak jalan karena masalah efisiensi dan anggaran kita yang tidak terpenuhi di Disperindag dan masalah inflasi hingga kelangkaan minyak beras dan cabe,” ucap anggota Komisi II DPRD Riau, Ginda Burnama ST.
“Dan insya Allah Riau masih terjaga
Mungkin ada beberapa pasar yang masih tinggi harganya. Itu sudah didorong dengan BUMD kita yang ada. Tadi pak Kadis menyampaikan langsung konsennya adalah bagaimana menjaga stabilitas yang ada di Provinsi Riau, dengan kemampuan keuangan yang terbatas hari ini,” tambah ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau itu menirukan Disperindag.
Saat ditanya mengenai ketersediaan sembako, Ginda mengatakan, sejauh ini cukup, dan bisa dilihat langsung kalau ada harga yang tinggi, memang keadaan yang sedang dilakukan oleh Dinas terkait untuk turun ke pasar untuk mengantisipasi supaya tidak ada lonjakan yang terlalu tinggi.
Demikian juga dengan minyak. Ginda mengaku Komisi II DPRD Riau sudah membahas bersama Disperindag dan sudah mulai stabil kembali. Komisi II mengaku, sudah mempertanyakan bahwa selain langka, harga minyak juga tidak sesuai harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Menyikapi hal itu, Kadis Perindag Riau, Taufik OH, akan turun mengecek kembali kepada pihak-pihak yang menjual di pasar atau kedai-kedai yang menjual minyak kita di atas harga HET. Dan ini tentu yang menjadi antisipasi dari Disperindag Riau.
Sementara saat dimintai tanggapannya bahwa data BPS baru-baru ini menyebutkan bahwa produksi beras Riau hanya mampu memenuhi kebutuhan 20 persen saja, Ginda mengatakan Komisi II DPRD Riau akan terus mendorong Dinas terkait agar Riau bisa swasembada beras.
“Ya, alhamdulillah karena saya kebetulan di HKTI juga hari ini kami dari HKTI akan merapatkan dengan internal HKTI. Dan alhamdulillah HKTI hari ini menggandeng pemerintah, seperti di Siak. Kita sudah dipinjamkan lahan dari pemerintah Kabupaten Siak untuk dikelola, membangun swasembada pangan yaitu padi,” ujarnya.
Sementara saat ditanya mengenai alokasi APBD Riau tahun 2027 untuk Disperindag, Ginda mengatakan kemungkinan akan menurun.
“Untuk OPD Disperindag kemungkinan turun. Tapi kami belum membahas, mungkin kami bahasnya setelah satu minggu ke depan inilah,” pungkasnya. =fin
