PEKANBARU (KLIKRADAR.COM) — Dari 12 perusahaan yang diundang hari ini, 9 diantaranya hadir memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) DPRD Riau.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa potensi pemasukan daerah masih didata ulang seperti pajak air permukaan dan bahan bakar alat berat.
“Dari 400 perusahaan baru 9. Kita mendata ulang semua potensi pemasukan. Karena kalau enggak APBD 2027 bahkan lebih kecil dari 2026, jadi harus maraton,” ucap Ketua Pansus OPD DPRD Riau, Abdullah, Senin (30/03/2026).
Ia mengatakan, dari 12 perusahaan yang diundang hari ini 3 di antaranya meminta ditunda.
Terkait hal itu, Pansus merencanakan akan menggelar rapat setiap pekan sehingga 400 perusahaan ini bisa disisir semua.
“Sekarang kita cek bahan bakarnya sama penggunaan air permukaannya, sama alat berat. Mudah-mudahan bisa naik, kita optimis. Sehingga target 2 digit APBD Riau bisa tercapai,” ujarnya.
Abdullah menjelaskan, bahwa APBD 2027, belanja pegawai mesti 30 persen. Jika tahun ini diterapkan maka harus terjadi pemangkasan TPP, termasuk di beberapa daerah sudah melirik P3K.
Adapun 9 perusahaan yang hadir di RDP tersebut ucap Abdullah diantaranya, PT Serikat Putra Pelalawan, PT Musim Mas, 2 pabrik di Pelalawan, Priatama Riau dari Rupat, PT TH Indo Plantation Inhill 4 pabrik, Agritasari Segati Langgam, PT MUP Segati Langgam Pelalawan.
Abdullah mengatakan, fokus Pansus dalam RDP ini yakni, pajak konsumsi air permukaan, bahan bakar dan semua alat berat.
Sementara saat ditanya apakah dari keterangan perusahaan tadi apakah compare lagi, Abdullah mengatakan pihaknya mempunyai data berbeda dengan pihak perusahaan.
“Data kita yang tidak ada, agak berbeda lah sama data kita sama alat berat ini. Rata-rata masih sedang proses menghitung, karena aturannya mulai November 2025. Tapi mereka sudah mulai menghitung berapa, termasuk vendor-vendornya. Mitra-mitra dia itu kan tidak ada di data Pemprov,” ujarnya.
Ia mencontohkan PT PHR. Sejauh ini vendor PT PHR belum diketahui entah berapa. Pada dasarnya kata politisi fraksi PKS itu bahwa potensi PAD Riau cukup tinggi. Bahkan Riau masuk 6 besar di Indonesia yang memiliki produksi barang dan jasa (PDRB).
Adapun ranking PDRB itu adalah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumut dan Riau sebesar Rp1.200 triliun. Sementara Kalimantan Timur masuk ranking belasan.
“Karena 800 triliun cuma produksi barang jasanya. Itu angka menunjukkan banyaknya aktivitas mesin dan logistik dan transport.
Tapi pajak bahan bakar di Kalimantan Timur itu 6 triliun, kita cuma 1,2 triliun. Padahal lebih tinggi aktivitas mesin dan logistik, itu ukuranya,” pungkasnya. =fin
