PEKANBARU (Klikradar.com) — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau 2024, menemukan pertanggungjawaban belanja perjalanan perjalanan dinas keluar negeri di lingkungan Sekretariat DPRD Riau, tidak sesuai ketentuan sebesar Rp18.489.321.182.
Ditemukan, atas kelebihan pembayaran itu, telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebear Rp1.644.968.470. Sehingga terdapat sisa yang belum disetor sebear Rp16.844.352.712.
Terhadap temuan BPK Perwakilan Riau 2024 ini, diperoleh dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau sekitar bulan Juni 2025 lalu.
Dituliskan BPK RI, sebanyak 48 anggota DPRD Riau melakukan perjalanan dinas keluar negeri, terdapat 5 poin temuan yang disebut tidak sesuai ketentuan. Yang menarik dari 5 poin itu, ditulis kelebihan pembayaran perjalanan dinas tidak dilakukan.
Adapun temuan rinciannya diantaranya;
1. Pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan Sekretariat DPRD pada tahun 2024 merealisasikan Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan menggunakan tiga jasa travel perjalanan sebesar Rp9 milar lebih.
2. Bukti pertanggungjawaban biaya penginapan tidak sesuai kondisi senyatanya pada Rp 18 juta lebih.
3. Pertanggungjawaban biaya tiket pesawat tidak sesuai kondisi senyatanya pada dua Rp1.6 juta.
4. Kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan Rp 15 milar lebih.
5. Perjalanan dinas pada waktu yang bersamaan/tumpang tindih Rp370 ribu.
Saat ditanya Wakil Ketua DPRD Riau, Iwan Parisman tak tahu menahu terkait temuan BPK RI Perwakilan Provinsi 2024 itu.
“Saya gak tahu. Soal temuan itu, saya belum pernah apa apa, dipanggil ya belum pernah apa ya,” kata Iwan Patah yang akrab disapa Iwan Parisman di Gedung DPRD Riau, Kamis, (15/1/2026) lalu.
Ditanya ada berapa anggota dewan dari Partai Golkar dari 48 anggota DPRD Riau yang ikut perjalanan dinas keluar negeri yang menjadi temuan BPK RI 2026, lagi-lagi Iwan tak mengetahui.
“Saya tidak tahu soal itu dan saya tidak pernah diminta sebagai informasi. Kita gak tau karena saya tak dipangg5il. Rekan lain juga gak tau, ikut apa gak”, katanya.
Saat didesak, saat penyerahan LPKD BPK RI Perwakilan Provinsi, tidak tahu karena waktu belum jadi pimpinan Dewan. “Mungkin soal itu (temuan-red), mungkin ranah sekretariat dewan (sekwan-red),” kata Iwan.
Sedangkan anggota dewan lainnya, dari Partai Demokrat, Manahara Napitupul menanggapi soal temuan BPK RI 2024 itu. “Saya tak ikut perjalanan dinas keluar negeri itu,” ujar Manahara beberapa waktu lalu.
Sementara anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Soniawati mengaku tak ikut perjalanan dinas keluar negeri. Disisi lain, Soniawati membenarkan ada rekannya juga ikut perjalanan dinas keluar negeri tersebut.
“Saya gak ikut (perjalanan dinas-red). Rekan saya ada yang ikut gak ya. Biasanya ada 5 orang yang ikut seperti itu,” ujar Soniawati saat wawancara stop door di Gedung DPRD Riau, Kamis, (29/1/2026).
Respon atas pertanyaan awak media ini, seperti saat ditanya apakah rekan ikut perjalanan dinas keluar negeri dan mengetahui adanya temuan BPK RI 2024, Soniawati lebih banyak tidak tahu. Meskipun akhirnya, diakuinya dia mendengar ada perjalanan dinas keluar negeri yang menjadi temuan BPK RI tersebut.
Namun berbeda dengan apa yang disampaikan pimpinan Soniawati. Saat dimintai tanggapannya, Ketua DPRD Riau, Kaderismanto bicara gamblang dan tak menampik adanya temuan BPK RI 2024 tersebut.
Politisi dari Fraksi dari PDI membenarkan adanya temuan tersebut dan mekanisme pengembalian hampir rampung. “Itu kan ada mekanisme. Mekanisme pengembalia itu, kalau tidak salah, telah disampaikan kepada yang bersangkutan dan mekanisme dijalankan. Saya kira prosesnya sudah selesai ya,” klaim Kaderismanto saat dicegat di Gedung DPRD Riau, Pekanbaru, Kamis, (29/1/2025).
Ditanya soal jumlah ril yang ikut perjalanan dinas luar negeri, Kaderismanto, tak tahu persis berapa orang anggota dewan yang ke luar negeri. “Pada intinya tak banyak itu. Selisih tak banyak itu perjalanan dinas itu,” kata Kade akrab disapa Kaderismanto.
Kade jua menyebutkan, ada 3 (tiga) anggota dewan dari Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) yang ikut perjalanan dinas ke luar negeri tersebut. “Ada 3 orang,” kata Kaderismanto tanpa menyebut detail nama anggota dewan tersebut. ***
