PEKANBARU — Wakil ketua DPRD Riau, Achmad Tarmizi bertindak sebagai pimpinan rapat Badan anggaran (Banggar) DPRD Riau di ruang Medium DPRD Riau, Senin (17/11/2025). Direncanakan Sabtu (22/11/2025) depan DPRD Riau akan menggelar rapat paripurna KUA-PPAS.
“Hari ini kita mulai rapat Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kemudian lanjut lagi besok pembahasan Komisi dengan mitra kerja atau OPD. Puncaknya pada Sabtu (22/11/2025) Bannggar akan menggelar paripurna nota kesepakatan KUA-PPAS,” ucapnya usai menggelar rapat tertutup dengan TAPD.
Setelah itu sambung Tarmizi, dilanjutkan dengan pro-Bapemperda APBD 2026. Dan insya Allah di Jumat atau sebelum akhir November APBD 2026 sudah bisa kita ketok palu melalui rangkaian dengan Banggar.
“Jadi mulai hari ini itu full kegiatan Banggar dengan TAPD, Banggar dengan Komisi, Komisi dengan OPD semoga lancar lah. Karena waktu pun sudah kasih,” ujarnya.
Sementara saat ditanya mengenai penggeledahan dan proses OTT KPK hingga tersangkanya Gubernur Riau non-aktif, politisi Fraksi PKS DPRD Riau itu mengaku dari sisi kedewanan tidak, karena DPRD Riau hanya penganggaran.
“Kita melihat Pemprov saja. Kalau Pemprov TAPD-nya, baik Sekda maupun OPD-nya siap dengan bahannya, insya Allah semua akan berjalan mulus. Artinya, Pemprov ini ketua TAPD Sekda. Kalau Sekda dengan dengan timnya siap menyajikan dan pembahasannya,” tandasnya.
Sementara saat ditanya mengenai pemotongan TPP sebesar 30%, Tarmizi mengatakan akan melihat usulan penganggaran di pembahasan. Menurutnya, jika memang pemotongan TPP itu berkaitan dengan rasionalisasi keuangan daerah, itu sah-sah saja.
“Karena TPP itu pada dasarnya melihat kemampuan keuangan daerah. Kalau dipaksakan juga TPP besar misalnya keuangan daerah kita defisit tentu harus diseimbangkan. Jadi, kalau penyeimbangannya itu menurut saya dari sisi ini sah-sah saja. Cuma nanti kita lihat usulan OPD masing-masing,” pungkasnya. =fin
