PEKANBARU — Anggota DPRD Riau dari Fraksi PKS berharap agar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sehingga deadline 30 November 2025 bisa terkejar.
“Mudah-mudahan dalam pekan ini dilakukan pembahasan. Barangkali kemungkinan masih koordinasi dengan eksekutif dalam hal ini, Plt Gubernur dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Karena Badan Anggaran (Banggar) harus rapat dengan TAPD untuk membahas KUA PPAS 2026,” ucap Abdullah, anggota Banggar DPRD Riau itu, Selasa (11/11/2025).
Abdullah mengakui bahwa secara jadwal sudah disampaikan Senin lalu. Ia pun berharap agar pembahasan KUA PPAS tersebut sudah dimulai pekan ini.
“Untuk pembahasan KUA PPAS itu harus ada pembahasan di tingkat Komisi, pendalaman di Banggar kemudian menjadi RAPBD, pandangan Fraksi kemudian jawaban Pemerintah kemudian pembahasan di Banggar lagi,” ujarnya.
Ia pun yakin jika pembahasan KUA PPAS itu dimulai pekan ini, pihaknya optimis 30 November tetap bisa diselesaikan. Pasalnya, jika melewati deadline tersebut ada sanksi administrasi bahkan pemotongan gaji kepada Kepala daerah dan DPRD.
“Selama ini kan ngak pernah terlambat. Intinya saya yakin bisa diselesaikanlah. Teman-teman DPRD siap membahas itu. Kita hanya menunggu koordinasi pimpinan DPRD dengan Plt Gubernur dan TAPD,” ucapnya.
Saat ditanya apakah ada kemungkinan molornya pembahasan KUA PPAS ini ada kaitanya dengan pemeriksaan KPK terhadap Sekdaprov Senin kemarin. Menjawab hal itu Abdullah mengatakan bisa jadi karena Sekdaprov Riau ketua TAPD.
“Makanya ketika saya chek pukul 20.00 WIb semalam Sekdaprov sudah pulang ke rumah. Makanya 1, 2 hari kedepan kita sudah mulai membahas KUA PPAS. Dan lagi-lagi kita menunggu kewenangan pimpinan DPRD untuk koordinasi dengan Plt Gubernur dan Sekdaprov,” tandasnya.
Saat ditanya gambaran KUA PPAS 2026, Abdullah mengatakan sekitar Rp8,6 triliun. Penurunan ini terjadi karena ada pengurangan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dari pusat sebesar Rp1,2 triliun.
Anggota Komisi III DPRD Riau itu juga menginformasikan bahwa di bulan November ini ada Panitia khusus (Pansus) optimalisasi pendapatan. Karena pihaknya akan mengejar APBD semakin baik.
Abdullah mengakui bahwa dari sisi DPRD pembahasan KUA PPAS akan berjalan alot. Ia pun mengkhawatirkan dari sisi eksekutif karena saat ini tengah asesment. Mereka belum pejabat defenitif, rata-rata mereka Plt.
“Nah, ketika Plt yang membahas anggaran untuk 2026, rasanya mereka enggak maksimal. Apakah mereka fight membahas dengan DPRD secara alot dalam rangka meningkatkan target pendapatan,” tanya Abdullah.
Sementara saat ditanya kemungkinan adanya dana hibah Pemprov ke instansi vertikal tahun ini, Abdullah mengaku pihaknya belum melihat pengajuan Pemprov.
“Kalau untuk vertikal issu di kami itu soal RS Bhayangkara di Polda. Karena beberapa bulan terakhir ini kami dapat keluhan. Di RS Awal Bross itu antri termasuk di RS Arifin Achmad. Kesulitan ruangan apalagi ICU. Di Awal Bross aja saya beberapa kali datang ke IGD dan ndak bisa nampung apalagi ICU.
Menurutnya, Rumah Sakit Bhayangkara membutuhkan anggaran sekitar Rp87 miliar untuk pembangunan fisik pada pembicaraan internal fraksi. Ia berharap jika DPRD Riau menyetujui diharapkan bisa membantu untuk masyarakat,” pungkasnya.
Saat disebut bahwa instansi vertikal sudah punya anggaran sendiri, dijawab Abdullah bahwa kenyataannya terbengkalai itu Rumah Sakit, ulasnya. =fin
