PEKANBARU — Pembahasan APBD-P Riau 2025, hingga kini masih berlangsung. Diperkirakan nota kesepahaman (MoU) Banggar DPRD Riau dengan Pemprov Riau akan dilaksanakan, Kamis (25/9/2025).
Ketua Banggar yang juga Ketua DPRD Riau, Kaderismanto saat ditemui disela-sela kesibukannya mengaku pembahasan APBD-P hingga kini masih proses.
Di Banggar DPRD Riau, kata Kaderismanto betul betul ketat karena ada beban utang yang harus diselesaikan. ”Utang kepada pihak ketiga, beban tunda salur, uang pajak yang sudah terpakai tahun 2024. Sehingga DPRD Riau, sedikit melakukan pengetatan dengan harapan di tahun 2026 bisa normal kembali,” ujarnya, Rabu (24/9/2025).
Oleh karena itu kata dia, semua pihak termasuk DPRD Riau dan OPD se-Provinsi Riau diharapkan hal hal yang tidak prioritas, perlu dilakukan pengurangan.
“Kita dahulukan hal hal yang prioritas termasuk hal yang wajib. Misalnya, gaji dan belanja pegawai, BPJS, dana desa, bantuan keuangan ke kabupaten/kota, termasuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dan lain sebagainya,” jelasnya.
Menariknya, Kaderismanto juga mengakui bahwa ada dana hibah Pemprov Riau ke instansi vertikal yang khusus saja. Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media, dana hibah yang khusus ini mencapai Rp149 miliar.
Terkait hal itu, Kaderismanto mengatakan, hibah untuk instansi vertikal itu dari awal APBD Murni 2025, benarnya sudah dianggarkan DPRD Riau. Karena kalau tidak dibantu yang sudah terlaksana bisa tidak selesai.
“Oleh karena itu di APBD Murni kita bantu. Kawan kawan kita di instansi vertikal itu ketika kita mengalami defisit, mereka juga siap untuk bersama sama untuk dilakukan rasionalisasi,” ujarnya.
Kaderismanto mengatakan, kalaupun ada muncul sangat kecil sekali berkaitan dengan hal hal yang dibutuhkan oleh instansi vertikal itu yang skalanya juga sangat prioritas.
“Saya juga melihat karena kawan kawan ini banyak bertanya ke kita, instansi vertikal koq dibantu padahal kita defisit. Ternyata, setelah kita lihat, itu memang hal hal yang urgen dan prioritas dan nilainya tidak besar. Itu sarana pendukung untuk instansi vertikal. Gunanya juga untuk membantu kita,” tukasnya.
Menurut politisi Fraksi PDIP DPRD Riau itu, dana hibah untuk instansi vertikal itu tidak ada persoalan karena nilainya kecil sekali, pungkasnya.
Informasi yang dihimpun awak media, dana hibah untuk instansi vertikal tersebut di ataranya, pembangunan hanggar dan helipad helikopter Polda Riau.
Kemudian, perencanaan rehabilitasi gedung barang bukti dan pagar gedung barang bukti Kejati Riau, rehabilitasi gedung barang bukti dan pagar gedung barang bukti Kejati Riau, pengawasan rehabilitasi gedung barang bukti dan pagar gedung barang bukti Kejati Riau dan lain sebagainya.
Berdasarkan informasi yang berhasil dirangkum, total dana hibah APBD Riau tahun 2025 ini untuk instansi vertikal mencapai Rp149 miliar. (fin)
