PEKANBARU — Wali Kota (Wako) Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM menyampaikan bahwa kemerdekaan sesungguhnya belum dirasakan bagi masyarakat Riau, khususnya Kota Pekanbaru. Alasannya, jika pajak bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) meningkat tinggi.
Untuk itu, pekerjaan rumah Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru saat ini, adalah mencari solusi agar beban masyarakat dari sektor pajak dapat berkurang.
“Negara kita memang sudah merdeka, tetapi masyarakatnya belum merasakan kemerdekaan itu, sebelum PBB-P2 di Pekanbaru diturunkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada solusi yang bisa dilakukan Pemko untuk menurunkan persoalan pajak itu,” kata Wali Kota Agung Nugroho, kepada media, Rabu (20/8/2025).
Menurutnya, isu kenaikan tarif PBB yang disebut mencapai 300 persen, memang tengah menjadi sorotan publik.
Kenaikan pajak tersebut mulai berlaku sejak Januari 2024, setelah disahkan melalui perubahan Peraturan Daerah (Perda) yang diajukan pada tahun 2023 oleh Penjabat (Pj) wali kota Pekanbaru, sebelumnya.
Katanya, perubahan tarif itu disepakati bersama DPRD Pekanbaru melalui Panitia Khusus (Pansus) Perubahan Perda Tarif PBB.
Sebelumnya, anggota DPRD Kota Pekanbaru, Victor Parulian, yang juga tergabung dalam Pansus Perubahan Perda pada saat itu, menjelaskan bahwa kenaikan pajak terjadi karena adanya perubahan tarif dari 0,01 menjadi 0,03.
“Sejak diberlakukan, pelaksanaan berjalan aman. Kami pastikan pengawasan dilakukan maksimal dan hasilnya harus kembali untuk kepentingan masyarakat,” jelas Victor.
Meski begitu, Victor menilai Pemko Pekanbaru di bawah kepemimpinan Agung Nugroho telah mengambil sejumlah langkah positif.
Langkah yang diambil, salah satunya menurunkan tarif parkir yang disambut baik masyarakat Pekanbaru, serta mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai titik kota.
Masih menurut Victor, jika memungkinkan dikaji lebih lanjut, penyesuaian tarif PBB juga bisa dilakukan.
“Selagi kebijakan positif dan demi kesejahteraan masyarakat, kami akan mendukung program baik yang dilakukan Pemko, sambil memastikan pengawasan tetap berjalan ketat,” jelasnya. ***
