PEKANBARU (Klikradar.com) — Pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi di Provinsi Riau menuai sorotan publik. Proyek yang disebut-sebut didanai melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) ini dipertanyakan oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Riau (GMPR), terutama terkait sumber anggaran yang digunakan.
Ketua GMPR, Ali Junjung Daulay, menilai pembangunan infrastruktur merupakan langkah positif.
Namun, ia menegaskan polemik muncul ketika dana yang digunakan diduga berasal dari zakat.
“Jembatan Merah Putih itu tidak ada masalah, itu sangat baik dan bagus. Yang jadi persoalan bagi kami adalah jika pembangunan ini menggunakan dana zakat. Pemerintah seharusnya menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan anggaran negara, bukan dana umat,” ujar Ali Junjung Selasa (16/3).
Menurut Ali, dana zakat memiliki peruntukan yang jelas dan tidak dapat dialihkan sembarangan. Ia menekankan zakat seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sesuai ketentuan syariat Islam dan regulasi pemerintah.
“Peruntukan zakat itu sudah jelas. Ini menyangkut aturan pemerintah dan juga aturan agama. Ini uang umat. Sementara itu, masih banyak saudara kita di Riau yang membutuhkan, terutama di daerah tertinggal seperti Kabupaten Kepulauan Meranti dan daerah lainnya,” tambah Ali.
Ia juga menyoroti kondisi sejumlah daerah di Riau yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius, baik dari sisi pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, dana zakat seharusnya diprioritaskan untuk kelompok tersebut.
Lebih lanjut, Ali menegaskan pembangunan jembatan merupakan tanggung jawab pemerintah yang telah memiliki sumber pembiayaan resmi, seperti APBD dan APBN.
“Kabupaten Kampar punya APBD, pemerintah pusat juga punya APBN. Jadi pertanyaannya, kenapa harus menggunakan dana zakat?” tegasnya.
GMPR juga meminta penjelasan dari Baznas terkait dasar hukum penggunaan dana zakat atau infak dalam proyek tersebut. Ali mempertanyakan kewenangan lembaga tersebut dalam mendanai pembangunan fisik.
“Kalau dikatakan ini infak, dari mana dasarnya Baznas bisa berinfak untuk pembangunan seperti ini? Kita juga punya Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang secara fungsi lebih relevan jika berkaitan dengan aset atau pembangunan,” jelasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi tersebut mencapai sekitar Rp3 miliar.
Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai sumber pendanaan tersebut.
Selain itu, GMPR juga meminta klarifikasi dari Kepolisian Daerah (Polda) Riau terkait dugaan keterlibatan dalam proyek tersebut. Ali menilai transparansi sangat penting untuk mencegah polemik di tengah masyarakat.
“Kami meminta klarifikasi dari Baznas dan Polda Riau. Sampai saat ini belum ada tanggapan. Ini juga menjadi tanggung jawab Kapolri, karena pihak kepolisian disebut terlibat dalam pembangunan, namun belum ada koordinasi dengan kami,” pungkasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, belum memberikan keterangan resmi terkait hal itu. Upaya konfirmasi yang ditujukan kepadanya, belum direspons.
Di sisi lain, Baznas Riau menyatakan pihaknya berupaya men.dorong pembangunan demi kemaslahatan umum di Provinsi Riau, salah satunya melalui bantuan pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi.
Bantuan senilai Rp3 miliar tersebut diserahkan oleh Ketua Baznas Riau, Masriadi Hasan, kepada Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Riau, Kombes Pol Daniel Widya Mucharam, pada Jumat (13/3).
Masriadi Hasan menyebutkan bantuan tersebut berasal dari zakat masyarakat yang ditunaikan melalui Baznas Riau.
“Ini berasal dari infak masyarakat Riau. Karena berdasarkan asnafnya, infak ini bersifat fleksibel. Bisa diserahkan kepada siapa saja yang membutuhkan, untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, jembatan ataupun fasilitas sosial,” kata Masriadi Hasan, belum lama ini.
Ia menjelaskan, pembangunan jembatan tersebut bersifat kolaboratif yang melibatkan beberapa pihak.
Berdasarkan data yang diperoleh, total kebutuhan anggaran mencapai Rp6,9 miliar untuk pembangunan 26 jembatan.
“Jadi ini bentuk kolaborasi Baznas Riau dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Karena anak-anak di daerah itu harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk bisa ke sekolah, harus menyeberang sungai, harus membuka sepatu karena lumpur,” ujarnya memungkasi. ***
