PEKANBARU (Klikradar.com) — Pernyataan Menteri dalam negeri (Mendagri), 60 persen lebih BUMD di Indonesia tidak profesional, hanya menghabiskan anggaran, tidak menjadi sumber ekonomi baru bagi daerah, tidak menjadi sumber lapangan kerja bagi anak-anak tempatan, hingga mendapat dukungan dari anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah.
“Ini kan kritik Mendagri berdasarkan data, dan itu kenyataannya. Kita mengimbau semua pihak, tentu dalam hal ini juga pemerintah provinsi, untuk mengevaluasi, BUMD-BUMD termasuk penempatan jajaran Direksi yang memang kompeten, yang diakini mampu mengembangkan BUMD,” ucap politisi PKS DPRD Riau itu, Rabu (21/01/2026).
Abdullah mengatakan, salah satu tujuan didirikannya BUMD itu adalah untuk pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, terlebih BUMD provinsi yang harusnya menjadi rujukan bagi BUMD kabupaten-kabupaten kota.
“Kita merespon baiklah apa yang disampaikan Mendagri. Sebab itu juga semacam kerisauan atau kritikan kami di DPRD sebagai lembaga pengawas,
untuk bagaimana BUMD ini semakin profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat Riau seluas-luasnya,” ujarnya.
Abdullah menilai, melihat kondisi BUMD yang ada sekarang sejumlah BUMD sudah merumahkan karyawan dan punya hutang.
“Jadi itu kondisi real tentu kinerja direksi yang memang harus menjadi tolak ukur,” tukasnya. =fin
