PEKANBARU — Gubernur Riau (Gubri) H Abdul Wahid SPi MSi mengaku serius untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tantangan fiskal dan global yang masih membayangi.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang digelar secara virtual dari Gedung Daerah Pauh Janggi, Pekanbaru, Senin (20/10/2025).
Dalam rapat secara virtual tersebut, Gubri Abdul Wahid melaporkan bahwa realisasi APBD Provinsi Riau, tahun 2025, hingga saat ini baru mencapai sekitar 65 persen, dengan sebagian besar pengeluaran difokuskan untuk membayar kewajiban utang daerah, terutama pada proyek-proyek infrastruktur strategis.
“Kita masih di angka 65 persen. Belanja juga belum maksimal karena sebagian besar digunakan untuk pelunasan utang. Namun kita tetap menjaga agar kegiatan ekonomi masyarakat tidak terganggu,” kata Abdul Wahid.
Gubernur Riau juga menekankan bahwa ia secara rutin akan melakukan evaluasi terhadap pergerakan ekonomi daerah, termasuk upaya menjaga daya beli masyarakat dan memperlancar arus investasi.
“Saya hampir tiap bulan mengevaluasi bagaimana aktivitas ekonomi bisa berjalan baik. Fokus kita adalah kemudahan investasi, percepatan realisasi APBD, dan menjaga daya beli masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, daya beli masyarakat menjadi indikator penting dalam menggambarkan stabilitas ekonomi daerah. Karena itu, pengendalian inflasi menjadi prioritas yang terus dipantau oleh pemerintah provinsi.
“Kalau kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dan inflasi terkendali, itu artinya daya beli masyarakat stabil,” ungkapnya.
Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, Gubri menegaskan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ia bahkan telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Migas untuk memangkas proses perizinan yang selama ini dinilai terlalu lama.
“Komitmen kita adalah mempermudah investasi. Kalau ada kendala, para pengusaha dan investor bisa langsung lapor, supaya kita tindak lanjuti cepat. Dulu izin bisa tiga bulan, sekarang satu minggu pun bisa selesai,” tegasnya.
Selain itu, Pemprov Riau juga berkolaborasi dengan Polda Riau dalam membentuk Satgas PHK sebagai langkah antisipatif terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) mendadak.
“Satgas ini kita bentuk agar kalau ada kasus PHK, bisa dibicarakan dan dicari solusi bersama. Kita ingin kepastian kerja bagi masyarakat tetap terjamin,” kata Gubri.
Meski menghadapi sejumlah tantangan, Gubri optimistis kondisi investasi di Riau terus menunjukkan tren positif. Ia menyebutkan, hingga saat ini realisasi investasi telah mencapai Rp21 triliun, dengan sektor tertinggi berada di Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, dan Indragiri Hilir (Inhil).
“Alhamdulillah investasi kita sudah sekitar Rp21 triliun, dan target kita sampai akhir tahun bisa tembus Rp25 triliun,” ungkapnya optimistis.
Melalui langkah-langkah strategis tersebut, Gubernur Abdul Wahid berharap keseimbangan antara pertumbuhan investasi dan kesejahteraan masyarakat dapat terus terjaga.
Ia menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi Riau ke depan akan berfokus pada efisiensi anggaran, percepatan investasi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. “Yang terpenting, ekonomi rakyat tetap bergerak, investasi tumbuh, dan masyarakat Riau semakin sejahtera,” pungkasnya. ***
