PEKANBARU (Klikradar.com) — Ketua Pansus Optimalisasi PAD DPRD Riau, Abdullah mempertanyakan progres tim Optimalisasi PAD yang dibentuk Provinsi Riau.
Hal ini bertujuan agar jangan terulang kejadian di tahun 2025 di tahun 2026 ini.
“Terima kasih pimpinan, izin waktu sebentar. Saya menanyakan soal tim optimalisasi PAD yang dibentuk Provinsi Riau, sampai dimana progresnya supaya jangan terulang kejadian 2025 di 2026 ini,” ucap politisi Fraksi PKS DPRD Riau itu pada rapat paripurna, Senin (09/03/2026).
Yang kedua kata Abdullah, pihaknya mengaku punya data soal peningkatan LGBT di Provinsi Riau. Ia pun berharap kemungkinan di 2025 belum menjadi perhatian Pemprov Riau.
Ia berharap, di 2026 ini juga menjadi perhatian Pemprov untuk menanggulangi mengantisipasi peningkatan HIV, AIDS, dan LGBT di Provinsi Riau.
Sementara itu, wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ikhwan selaku pimpinan rapat mempersilahkan Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi untuk menjawab dua pertanyaan dari anggota Komisi III DPRD Riau.
Syahrial Abdi di depan rapat paripurna, mengaku pihaknya sudah mencatat masukkan tersebut baik dari ketua Fraksi Gerindra Ginda Burnama maupun dari ketua Pansus PAD, Abdullah.
Syahrial mengatakan terkait dengan pemeliharaan jalan yang menjadi kewenangan provinsi sebagaimana ditanyakan Ginda Burnama sebelumnya, alhamdulillah provinsi sudah komit untuk membagi tugas di 6 UPT jalan, termasuk yang ada di wilayah Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan bisa selesai sebelum lebaran nanti.
Kemudian terkait dengan kecelakaan flyover ucap Syahrial, pada prinsipnya pernah diberlakukan bahwa flyover tidak boleh dilewati oleh kendaraan roda dua.
”Jadi secara prinsip apakah ketentuan tersebut akan diberlakukan kembali di flyover Arengka,” ujarnya.
“Jadi mungkin kami mohon Dinas Perhubungan, kemudian Dinas PU untuk menindaklanjuti kedua saran tersebut,” tambahnya.
Sementara menanggapi nasib tenaga ahli, pihaknya merasa terkait dengan pembayaran.
Ia mengatakan, secara teknis UP nya sudah berada di Sekwan, tinggal penyesuaian terhadap administrasi pembukaan blokir. “Mudah-mudahan bisa diselesaikan hari ini,” tukasnya.
Sementara terkait kehadiran anggota DPRD Riau, pihaknya menyerahkan kepada pimpinan, karena ini hal itu menyangkut tatib yang ada di internal DPRD.
Syahrial pun turut menanggapi pertanyaan ketua Pansus Optimalisasi PAD DPRD Riau, Abdullah. Ia mengatakan pihaknya kerja beriringan dan banyak hal ia temukan secara bersamaan.
“Tadi di dalam laporan pertanggungjawaban, kami sampaikan bahwa kita terus menggesa. Ada beberapa yang sudah action di lapangan. Pertama terkait dengan action MBLB. Alhamdulillah kemarin kawan-kawan dari Dinas Energi, kemudian PTSP, Satpol PP, dan PU sudah turun untuk sidak lapangan dan menemukan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan dan sudah ditindaklanjuti,” tukasnya.
Ia mengaku, pihaknya sudah mengumpulkan Sekda se-Riau untuk opsiun MBLB sebesar 25 persen. Selanjutnya untuk air permukaan, memang ada beberapa gagasan.
Syahrial pun berterima kasih ke Pansus yang sudah berstudi banding di beberapa daerah yang menerapkan pajak air permukaan berasal dari luas kebun sawit, bahkan per pohonnya.
Untuk Riau ucap Syahrial, karena memang luasan terbesar sawit secara nasional tentu perlu pertimbangan kajian yang lebih matang lagi, untuk kemudahan berusaha agar bisa menjaga keseimbangannya di Riau ini, pungkasnya. =fin
