PEKANBARU– Setelah APBD-P disahkan beberapa hari lalu, kini DPRD Riau, masih menunggu dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dari Pemprov Riau. Pasalnya, DPRD Riau tidak menginginkan pembahasan APBD 2026 molor lagi.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri SH MSi usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPKAD dan Bapenda Riau, Senin (13/10/2025).
“Iya, tadi kita mempertanyakan kesiapan naskah KUA-PPAS ke BPKAD dan Bapenda Riau apakah sudah disahkan Gubernur atau tidak. Karena November sudah kita bahas. Kita minta agar pak Gubernur segera mengesahkan APBD 2026,” ucapnya.
Hal lain yang dibahas dalam RDP tersebut kata Edi, adalah menyikapi pemotongan anggaran oleh pusat. Salah satu di antara pertimbangannya, adalah kurangnya penyerapan anggaran.
Pasalnya, dari April sampai bulan Mei, serapan anggaran APBD Riau di bawah 70%. Dan itu dianggap kita tidak bagus secara case manajemen. Sehingga pusat memotong anggaran kita, ujarnya.
“Jadi tidak serta merta hanya karena politik pusat saja, tapi memang ada penilaian-penilaian kinerja manajemen keuangan daerah kita yang tidak maksimal menurut pandangan pusat. Makanya kami ingin gagas bersama supaya kita mencari perolehan penambahan PAD kita secepatnya untuk menutupi kekurangan transfer dari pusat itu,” tukasnya.
Lebih jauh terang Edi, satu di antaranya DPRD Riau telah melakukan pertemuan dengan BPH Migas di Jakarta, meminta data berapa jumlah minyak, baik solar maupun bensin berapa kuota yang didistribusikan di Riau.
“Kita cocokkan nanti dengan laporan pajak yang ada di Bapenda. Apakah mereka semua yang menjual minyaknya di Riau menurut pajaknya atau tidak. Atau terjadi pas-pas tergelap minyaknya yang ada di Riau,” katanya.
Edi mengarakan, kalau dibandingkan daerah lain, seperti Kalimantan Timur dan daerah lainnya, minimal mereka dapat Rp3 triliun. ”Kita hanya Rp1,3 triliun dan sampai bulan Oktober baru tercapai Rp900 miliar,” pungkasnya.
Menurutnya, pengajuan APBD 2026 itu harus segera digesa. Karena tidak ada formulasi dari pemerintah provinsi Riau. Kalau tidak, kita nggak bisa bergerak, tuturnya. =fin
