PEKANBARU — Kondisi ekonomi Riau dewasa ini dinilai kurang bagus. Hal ini ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kurang maksimal APBD menurun, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak pemikiran itu salah satu pemicunya adalah pengelolaan data yang kurang.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri SH MSi usai pertemuan dengan sejumlah akademisi yang berkaitan dengan ekonomi, Kamis (27/11/2025).
“Dari sekian banyak pemikiran itu salah satu pemicunya adalah pengelolaan data kita kurang. Setiap kebijakan pemerintah tidak didasarkan dengan data yang maksimal. Sehingga ada perfect dalam membuat sebuah kebijakan,” ujarnya.
Selain itu kata Edi, masalah tata kelola. Menurutnya, sumber semua masalah adalah tata kelola yang tidak baik dalam APBD Riau. Sehingga diperlukan cepat efisiensi dalam pelaksanaan tata kelola itu sendiri, sekaligus juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampan terutama di bidang perpajakan.
Politisi Gerindra itu mengatakan bahwa tata kelola bidang pendapatan Riau sangat lemah sekali. Sehingga tidak bekerja secara maksimal. Selain itu juga dari segi perencanaan kita.
“Disinggung juga masalah TTP sampai dipotong. Dan akademisi juga sepakat. Tetapi katanya jangan TPP aja yang dipotong, yang lain sudah ditekan semua anggarannya. Tinggal TPP aja lagi yang mungkin size yang untuk diperkecilkan,” tukasnya.
Dikatakan Edi, hal itu juga disepakati oleh para akademisi bahwa, memang kinerja belum begitu bagus, sehingga APBD kita tidak maksimal. “Maka konsekuensinya TPP dipotong, itu bukti juga bahwa mereka juga harus tanggung jawab terhadap berkurangnya penerimaan PAD kita,” ucapnya.
Hal itu imbuh Edi, juga untuk mensikronisasikan stabilitas politik di daerah. Dan itu juga mempengaruhi kebijakan politik kita. Salah satu diantaranya adalah kasus hukum yang terjadi di kalangan pemerintah kita. “Itu sangat mengganggu tata kelola daerah kita,” pungkasnya.
Adapun akademisi yang hadir dalam pembahasan ekonomi itu diantaranya, UIR, UMRI, UIR, UNRI dan UNILAK yang dihadiri oleh Rektornya.
Lebih jauh kata Edi, supaya tata kelola dan perencanaan kebijakan daerah bagus mestinya didasarkan oleh kajian-kajian yang ilmiah dan juga data-data empirik. Supaya ke depan tidak berulang kesalahan yang sama, ujarnya.
Terpisah, Rektor UNILAK, Prof DR Junaidi SS M.Hum saat dikonfirmasi, membenarkan pihaknya membahas masalah ekonomi dengan Komisi III DPRD Riau. Ia mengatakan dalam pertemuan tersebut pihaknya membahas mengenai APBD Riau tahun 2026.
“Misalnya tadi bagaimana peningkatan pemasukan PAD dari sektor pajak dan distribusi, kita usulkan penyederhanaan proses. Jadi, beri orang kemudahan untuk membayar.
pajak,” ucapnya.
Rektor UNILAK pun setuju dilakukan penghematan dengan pemotongan TPP dari ASN. Karena pendapatan Riau akan menurun tahun depan. Sehingga pengeluaran juga dikurangi, tukasnya.
Junaidi pun berharap, pemerintahan Provinsi Riau dapat berjalan sesuai koridor. Sehingga aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada publik tidak terganggu. “Artinya stabilitas politik pemerintahan harus kita jaga bersama. Dan kepada masyarakat, kita harus juga memahami persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini,” ucapnya
“Saya pikir masyarakat bisa terus memberikan masukan-masukan untuk pembenahan-pembenahan yang ada di Provinsi Riau ini,” pungkas Junaidi. =fin
