PEKANBARU— Di tengah-tengah pembahasan APBD-Perubahan (APBDP) 2025, anggota DPRD Riau, Abdullah mengatakan APBDP disinyalir berpotensi turun Rp200 miliar dari APBD Murni 2025 senilai Rp9,6 triliun.
Pengurangan APBDP itu salah satunya karena tidak tercapainya target pendapatan BUMD. ”Penurunan APBDP itu salah satunya pendapatan dari target capaian deviden BUMD,” ucap politisi fraksi PKS DPRD Riau itu disela sela jeda makan siang, Selasa (23/9/2025).
Menurutnya, kalau melihat secara global, faktor besar yang diharapkan Riau dari sektor Migas. Dan 5 tahun terakhir ini trendnya produksi minyak ini terus menurun. Makanya PHR ada statemen menyampaikan ada potensi sumur yang baru yang mau digarap, ujarnya.
“Karena kalau Riau hanya mengharapkan dari yang sudah ada saja, tahun 2025 tinggal mengharapkan 176 BPOD. Yang dulunya 2.20 ribu kemudian 200 ribu, turun lagi ke 180 ribu, sekarang tinggal 176 ribu barel per hari. Dan tahun depan bisa berkurang lagi. Kalau mengharapkan dari potensi minyak ini saja, maka APBD semakin turun. Jadi ini harus direspon oleh pemerintah provinsi Riau,” ucapnya.
Terkait hal itu anggota Komisi III DPRD Riau itu menyarankan Pemprov Riau untuk membentuk tim percepatan pendapatan daerah.
“Banyak sektor yang bisa digarap, sektor maritim yang ada di Riau kelautan, optimalisasi lahan lahan yang kosong, bagaimana seluruh BUMD bisnis dan potensi menggeralkan bisnis di Riau supaya menjadi deviden bagi Pemprov. Kemudian asset yang dimiliki oleh Pemprov, pajak eksisting seperti pajak air permukaan industri, pajak bahan bakar dan lain lain,” ucapnya.
Abdullah pun mengajak semua line untuk berkoordinasi dan berkomunikasi membangun suatu kekuatan agar Riau bisa bangkit dari kondisi sekarang selama pendapatan masih bisa digesa.
Ia pun berharap agar TAPD menyusun belanja yang paling prioritas dan menyentuh langsung pada kepentingan masyarakat, pungkasnya. (fin).
