PEKANBARU — Sesuai jadwal, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Riau dengan Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) bersama instansi terkait, digelar pukul 13.30 WIB.
Namun karena molor 15 menit dari yang dijadwalkan, penasehat dan pengurus KNES memilih walk out dari ruangan Medium DPRD Riau.
Hal itu diakui oleh anggota Komisi II DPRD Riau, Raja Jayadinata usai RDP dengan Dinas Koperasi Kampar dan Riau, Dinas Perkebunan dan PTPN IV PalmCo Regional III, selaku pihak yang menyerahkan lahan kepada masyarakat, Rabu (08/10/2025).
“Kami tadi sebenarnya sudah stay jam 13.00 WIB. Namun menunggu teman teman yang lain datang dari dapilnya ditambah lagi perpindahan ruangan dari ruang Komisi II ke ruang Medium DPRD Riau, jadi hanya molor sekitar 15 menit,” ucap anggota DPRD Riau dapil Kampar ini.
Menyikapi walk outnya KNES, Raja Jayadinata menilai bahwa, hal itu perilaku yang tidak perlu dilakukan karena ingin bersama sama menjaga marwah DPRD Riau.
“Beliau beliau selaku senior harus mengerti dan memahami hal ini. Kami tidak mempermasalahkan hal itu. Karena kita sifatnya hanya mendengar aspirasi. Jadi di tempat ini silahkan bagi yang mau hadir tidak pun silahkan. Kami tetap berlanjut dengan teman teman OPD dan pihak PTPN IV, supaya masalah ini cepat terselesaikan,” ujarnya.
Dalam RDP bersama OPD dan PTPN IV itu ucap Raja, masalah klaim lahan antara Koperasi Produsen Pusaka Senama Nenek (Koposan) dan KNES ini harus segera diselesaikan. ”Kalau berlarut-larut masyarakatnya kasihan,” ucap politisi fraksi Golkar tersebut.
“Tadi saya bertanya ke Dinas Koperasi Kampar terkait RAT yang dilakukan oleh KNES, apakah quorum atau tidak. Karena logikanya, sebanyak 1300 anggota yang tedaftar di KNES, terus 860 kurang lebih sudah berpindah ke Koposan. Jadi, ini harus ditindaklanjuti. Karena kalau tidak quorum, kenapa bisa disyahkan. Siapa waktu itu saksi-saksinya saat melaksanakan RAT. Apakah Dinas Koperaai Kampar ada disana. Jadi, ini harus kita telaah lebih jauh,” tambah Raja.
Raja juga membeberkan bahwa jika masalah ini tidak clear di DPRD Riau pihaknya sepakat meneruskan ke Kementerian. Karena masalah ini harus cepat diselesaikan karena masyarakat sudah terlalu lama bahkan ada yang sampai 5 tahun tidak mendapatkan haknya.
Menariknya, saat ditanya bahwa molornya RDP ini apakah sudah menjadi kebiasaan di dewan atau seperti apa sesuai tata tertib (tatib), Raja membantah rapat molor.
Ia mengaku Komisi II DPRD Riau sebenarnya sudah stay pukul 13.00 WIB. Hanya saja karena ada perpindahan ruangan sehingga sedikit memakan waktu.
Sementara saat ditanya memgenai kepentingan dirinya terhadap lahan 2.800 hektar yang disengketakan, Raja membantah. Ia berdalih bahwa yang ia perjuangkan adalah kepentingan masyarakat.
“Kepentingan saya kepentingan masyarakat. Karena saya melihat ada turut andil betul waktu kemarin saya dilaporkan, masyarakat menangis di lapangan. Saya menyaksikan itu, saya tidak tega melihat masyarakat saya terzolimi. Saya dapil Kampar turut bertanggungjawab seperti yang disampaikan Ketum saya Bahlil Lahadalia, anggota DPRD Riau harus turut andil kepada masyarakat,” tukasnya.
Begitu juga saat ditanya mengenai keberadaan pemuda Flores yang berjaga di lahan yang disengketakan. Saat ditanya kenapa tak dilaporkan ke aparat penegak hukum saja, Raja mengaku pihaknya menyerahkan ke Koposan, dirinya tidak mau masuk sejauh itu.
Di pihak lain, molornya RDP Komisi II DPRD Riau itu menjadi persoalan tersendiri bagi KNS. Pasalnya, penasehat KNES, Suparman yang juga pernah memimpin DPRD Riau selama 15 tahun, pihaknya menginginkan lembaga yang terhormat ini disiplin.
“Nah, hari ini dengan berbagai alasan bahwa rakyat sudah diundang pukul 13.30 WIB, harus menunggu anggota DPRD Riau datang dari dapil masing masing,” ujarnya.
Ia pun mempertanyakan kenapa dijadwalkan pukul 13.30 WIB hari ini. Mantan Bupati Rohul ini pun menduga bahwa rapat yang digelar hari ini bernuansa politis. Karena sebelumnya koperasi Koposan datang dan diterima Komisi II DPRD Riau.
“Saya mencurigai ada penggiringan yang dilakukan oleh oknum.anggota DPRD Riau yang sengaja membawa opini politik ke dalam lembaga terhormat ini untuk kepentingan pribadi. Jangan-jangan anggota DPRD Riau memiliki lahan disitu yang bernaung di dalam koperasi Koposan,” ucapnya.
Menyikapi hal itu Suparman berjanji akan menyurati ke pimpinan partainya atas sikap anggota DPRD Riau tersebut. Karena seolah olah tidak tepat waktu budaya baik di lembaga DPRD Riau.
“Kami akan menyurati pimpina DPRD Riau, Badan Kehormatan, kami akan menyurati Ketua Umum partainya yang mengatakan, rakyat datang harus bersabar untuk menunggu anggota DPRD yang datang dari dapilnya masing-masing. Padahal kami diundang. Dimana tatib hari ini berbeda dengan tatib sebelumnya,” ucap Suparman dengan geram.
Suparman mengaku anggota KNES yang datang hari ini banyak anggota DPRD, baik yang masih aktif maupun yang sudah selesai masa jabatannya. ”Untuk itu ia pun mengimbau agar DPRD Riau jangan berbohong lagi,” pungkasnya. =fin
