DPRD Riau Apresiasi Pencabutan Ijin PBPH PT RAPP

7 Menit Membaca
Edi Basri SH MSi.

PEKANBARU (KLIKRADAR.COM) — Keputusan pemerintah yang mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektar di Provinsi Riau merupakan langkah besar yang patut diapresiasi.

Pasalnya, keputusan tersebut bukan sekedar langkah administratif, tetapi sebuah pesan politik sangat kuat tentang keberanian negara menegakkan hukum dan menata kembali penguasaan sumber daya alam.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri SH MSi melalui pernyataan tertulisnya yang diterima awak media, Sabtu (21/11/2026).

Politisi Fraksi Gerindra itu mengatakan, dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dan besarnya investasi tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk berada di atas hukum.

Edi menjelaskan, keputusan pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan nomor 971 tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Berdasarkan temuan Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), terdapat sejumlah persoalan dalam areal perizinan tersebut, antara lain dugaan kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.

Temuan tersebut juga mencakup persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

“Ini merupakan persoalan serius yang menyangkut masa depan lingkungan hidup dan keberlanjutan ekosistem Riau,” ucapnya.

PRABOWO MENUNJUKKAN NEGARA TIDAK TUNDUK PADA KEKUATAN OLIGARKI

Edi memandang, keputusan ini sebagai salah satu ujian penting keberanian politik pemerintah dalam menghadapi kekuatan ekonomi besar.

Selama ini imbuh dia, masyarakat sering memiliki persepsi bahwa penguasaan sumber daya alam dalam skala besar sulit disentuh oleh kebijakan penegakan hukum.

Kekuatan modal, jaringan bisnis, dan pengaruh ekonomi kerap dianggap memiliki posisi tawar yang sangat kuat dalam menentukan arah kebijakan negara.

Karena itu, langkah pemerintah ini memberikan pesan yang jelas, tidak ada perusahaan yang terlalu besar untuk ditertibkan, tidak ada pengusaha yang terlalu kuat untuk diperiksa, dan tidak ada izin yang kebal terhadap evaluasi serta penegakan hukum. Inilah makna penting kehadiran negara, ujarnya.

“Presiden Prabowo sedang menunjukkan bahwa kepentingan nasional, kedaulatan negara, dan keselamatan lingkungan harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok ekonomi tertentu. Negara tidak boleh menjadi pelayan oligarki. Negara harus berdiri sebagai pelindung kepentingan rakyat,” tambahnya.

KAWASAN HUTAN BUKAN SEKADAR KOMODITAS EKONOMI

Lebih jauh kata politisi asal dapil Kampar itu menjelaskan, masyarakat Riau harus memahami bahwa hutan memiliki fungsi ekologis yang sangat strategis.

Hutan bukan hanya sumber bahan baku industri, bukan sekadar aset ekonomi, dan bukan pula ruang untuk mengejar keuntungan korporasi.

“Hutan berfungsi menjaga keseimbangan tata air, menyerap karbon, mengatur iklim, melindungi keanekaragaman hayati, mencegah banjir, serta menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat,” tukasnya.

Edi mengatakan, kerusakan kawasan hutan pada akhirnya bukan hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga menjadi persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan keselamatan generasi mendatang.

“Riau sudah terlalu sering berhadapan dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan, kerusakan gambut, banjir, serta ancaman terhadap habitat satwa liar.
Karena itu, penertiban kawasan hutan harus menjadi momentum untuk mengembalikan fungsi ekologis hutan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

APRESIASI HARUS DIIKUTI PENEGAKAN HUKUM DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN

Ia pun mengapresiasi keberanian pemerintah. Akan tetapi pencabutan izin tidak boleh menjadi akhir dari seluruh proses penertiban.

Menurutnya, ada beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian pemerintah. Pertama, lakukan audit menyeluruh terhadap areal yang izinnya telah dicabut, termasuk memastikan status kawasan, kondisi lingkungan, dan seluruh aktivitas yang selama ini berlangsung.

Kedua, apabila pelanggaran terbukti melalui proses hukum, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

Jangan sampai penertiban hanya berhenti pada pencabutan izin administratif, sementara pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan tidak pernah dituntaskan.

Ketiga, pemerintah harus memastikan pemulihan kawasan hutan dan gambut berjalan secara terukur, transparan, dan dapat diawasi publik.

Keempat, masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan pada aktivitas ekonomi perusahaan, termasuk pekerja, petani, dan pelaku usaha lokal, harus mendapatkan perhatian.

Penertiban harus disertai kebijakan transisi yang adil agar masyarakat tidak menjadi korban dari persoalan tata kelola perizinan.

RIAU HARUS MENDAPATKAN MANFAAT DARI PENERTIBAN KAWASAN HUTAN

Sebagai bagian dari masyarakat dan wakil rakyat Riau, Edi berharap keputusan pemerintah ini tidak hanya menjadi keberhasilan penegakan hukum di atas kertas.

Kawasan yang kembali berada dalam penguasaan negara harus dikelola dengan tata kelola yang lebih baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Riau.

Ia mengatakan, jangan sampai setelah izin dicabut, persoalan baru muncul dalam bentuk penguasaan ilegal, perambahan baru, atau praktik ekonomi yang tidak terkendali.

Pemerintah harus memastikan bahwa kepentingan masyarakat lokal, masyarakat adat, keberlanjutan lingkungan, dan kepentingan pembangunan daerah menjadi bagian penting dalam kebijakan pengelolaan kawasan tersebut.

“Kita ingin sumber daya alam Riau memberikan kesejahteraan kepada rakyat, bukan hanya menghasilkan keuntungan bagi segelintir kelompok,” ujarnya.

INI UJIAN KONSISTENSI REFORMASI TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM

Edi pun memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh jajaran pemerintah, khususnya Satgas PKH dan Kementerian Kehutanan, atas langkah penertiban ini.

Ia menilai keputusan ini menjadi bukti penting bahwa pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan koreksi terhadap tata kelola sumber daya alam yang bermasalah. Namun, keberanian politik harus dijaga konsistensinya.

“Jangan hanya berhenti pada satu perusahaan. Seluruh aktivitas pemanfaatan kawasan hutan yang melanggar aturan harus ditertibkan tanpa pandang bulu, siapa pun pemilik modal dan sebesar apa pun kekuatan ekonominya. Hukum harus berdiri tegak. Keadilan harus berlaku untuk semua. Lingkungan harus dilindungi,” ucapnya.

Bagi Edi, keputusan ini adalah salah satu ukuran penting kepemimpinan nasional. Ketika negara berani mengambil keputusan yang tidak populer bagi kelompok berkepentingan, tetapi benar bagi kepentingan rakyat dan masa depan bangsa.

“Presiden Prabowo harus terus menjaga keberanian ini. Jangan biarkan negara kalah oleh oligarki. Jangan biarkan kekayaan alam Indonesia hanya menjadi sumber akumulasi kekayaan segelintir orang,” kata dia.

Ia menegaskan, hutan adalah amanah bagi generasi mendatang, dan kekayaan alam Indonesia adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Negara harus berdaulat atas sumber daya alamnya, bukan justru dikendalikan oleh kekuatan modal, pungkasnya. =fin

 

Bagikan Berita Ini
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *