9PEKANBARU (KLIKRADAR.COM) — Anggota DPRD kota Pekanbaru, Zulkardi SH MH, menggelar Sosialisasi Perda (Sosper) Pajak dan Retribusi daerah di RW 08 Kelurahan Palas, Rabu (11/11/2026).
Dalam Sosper tersebut terungkap bahwa Pemko Pekanbaru tahun 2026 telah mengalokasikan anggaran Rp179 miliar untuk program gratis kesehatan Universal Health Coverage (UHC).
“Bapak Ibu semuanya, sekarang kami DPRD bersama Pemerintah Kota Pekanbaru sudah menganggarkan Rp179 miliar untuk dana UHC ini di BPJS,” ucapnya.
Politisi PDIP itu mengatakan, anggaran Rp179 miliar ini ditujukan untuk pengobatan gratis hanya dengan menggunakan KTP. Misalnya, ketika mendadak sakit, bisa langsung ke rumah sakit. Dan itu bisa langsung masuk ke ruang IGD.
Selain itu l, anggota Komisi IV DPRD kota Pekanbaru itu juga mengungkapkan bahwa, DPRD bersama Pemerintah Kota Pekanbaru sudah menganggarkan Rp10 miliar untuk beasiswa kuliah. Untuk mendapatkan beasiswa tersebut ia berjanji akan mengupload lagi di tahun 2027.
“Terus, bagaimana cara mendapatkannya? Nanti saya akan upload lagi untuk di tahun 2027, bagaimana cara mendapatkan beasiswa itu,” ujarnya.
Sementara menjawab keresahan masyarakat terkait harga beras yang cukup tinggi sejak Pemilu 2024, Zulkardi mengatakan sudah menjadi perhatiannya.
Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Nanti kita akan panggil Disperindag dalam waktu dekat. Kita akan sampaikan ke publik, apakah benar informasi dari teman-teman atau masyarakat ada kenaikan harga beras seperti topi koki, belida, dan beras merek lainnya.
“Apalagi pemerintah kita hari ini, Prabowo lagi semangatnya swasembada pangan, dan ada sekarang program cetak sawah. Nah, kita akan melihat apakah data itu riil. Kalau nanti misalnya betul ada peningkatan harga beras itu meningkat dari Rp10.000 ke Rp17.000 per kilogram. Tentunya kami minta Dinas Disperindag untuk mengawasi penjualan beras dan berkoordinasi dengan Bulog,” imbuhnya.
Sementara saat dikonfirmasi mengenai jarangnya Lurah Palas hadir di kantor Kelurahan, Zulkardi berjanji akan komunikasi terlebih dahulu dengan Lurah.
“Terkait aspirasi dan informasi dari masyarakat itu, biar saya koordinasi sama Lurah terlebih dahulu supaya berimbang,” ucapnya.
Sementara saat didesak mengenai kebijakan penunjukkan Lurah, dengan memprioritaskan warga setempat minimal di satu kecamatan, Zulkardi mengatakan hal itu merupakan hak veto Walikota.
“Terkait pemilihan Lurah itu, itu kewenangan di Pemerintah Kota Pekanbaru, dalam hal ini eksekutif, yaitu Walikota Pekanbaru yang punya hak veto untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan jabatan Lurah. Tidak ada diaturan diwajibkan orang Kelurahan setempat. Asalkan dia layak dan pantas dan sesuai dengan ketentuan hukum itu bisa,” pungkasnya.
Adapun perangkat kelurahan yang hadir di acara Sosper antara lain, Babinsa Kelurahan Palas, Hendra EP, Ketua RW 08 Junaidi Agus, Ketua RT 01 Albert Gultom, Ketua RT 02 Wan Sudharma, Ketua RT 03 Nasril serta puluhan masyarakat RW 08. =fin
