PEKANBARU (KLIKRADAR.COM) — Masa reses masa persidangan III DPRD Provinsi Riau tahun 2026 telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juli hingga 5 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 8 hari bagi para anggota DPRD Riau ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Salah satunya anggota Komisi IV DPRD Riau, Muhtarom dapil Siak-Pelalawan.
Saat ditemui, Rabu (19/08/2026), anggota DPRD Riau dari fraksi PKB itu mengaku, pihaknya banyak mendapat aduan dari masyarakat terkait kebutuhan air bersih. Ia pun mengakui bahwa air bersih memang masih kurang di wilayah kabupaten Siak.
“Sistim Peknyediaan Air Minum (SPAM) ini sangat diperlukan. Maka ini nanti akan saya sampaikan kepada Bupati lah, supaya ada langkah-langkah penanganan kebutuhan air bersih untuk masyarakat,” ucapnya.
Muhtarom mencontohkan, di satu kecamatan baru dua desa dialiri SPAM seperti di Kota Siak. Dan itu masih kurang daya daya pancarnya, sehingga butuh penambahan unit atau kolam bak penampung baru untuk bisa mensupport air lebih bagus, tuturnya.
Selain itu kata Muhtarom, masalah listrik. Ia mengatakan, bukan berarti mereka tidak dialiri listrik. Persoalannya, jaringan pembaginya masih numpang sebagian. Dan ini rentan sangat beresiko. Ia pun mengaku pihaknya akan menyampaikan masalah ini kepada kepala daerah.
Terkait infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Provinsi di Kabupaten Siak kata Muhtarom, adalah kondisi jalan banyak yang rusak. Untuk itu melalui UPT 1 PUPR Riau pihaknya berupaya untuk penganggaran sebaik mungkin agar jalan rusak itu bisa segera teratasi.
“Dan alhamdulillah di bulan Juli akhir atau awal Agustus sudah ada penanganan di sebagian jalan di Meredan, Simpang Bakal menuju ke Gasib. Karena Gasib ini jalan satu-satunya yang dilewati oleh pengguna jalan baik dari Dumai dari Bengkalis menuju ke Pekanbaru. Karena kalau ke jalan tol juga harus melewati jalur itu. Makanya saya pandang perlu penanganan,” ujarnya.
Muhtarom juga mengungkapkan bahwa
masyarakat juga mengusulkan Rumah Layak Huni (RLH). Terkait hal ini pihaknya mengaku di tengah APBD Riau yang terbatas, tahun 2026 ini hanya 34 yang bisa terbangun. Ia pun berharap, untuk RLH ini harus ada cara lain untuk mencari terobosan.
“Solusi baik itu upaya mencari dana melalui CSR barangkali dengan perusahaan yang ada, atau bisa lobi pusat untuk membawa program RLH ke Riau. Saya tidak cerita Siak, tapi Riau secara keseluruhan saya yakin di kabupaten/kota lain itu masih banyak RLH yang dibutuhkan,” tukasnya.
Isu lain yang berkembang di masyarakat yakni, harapan agar perkebunan masyarakat itu ada campur tangan pemerintah, terutama kebun sawit.
Masyarakat berharap pemerintah àgar infrastruktur jalan bisa dibangun setidaknya bisa di semenisasi bukan harus diaspal, ujarnya.
Menurutnya, sawit masyarakat ini sangat membantu perekonomian. Tidak hanya bergantung kepada pemerintah. Ketika sawit ini bisa keluar hasilnya dengan bagus, lancar, maka ekonomi masyarakat jauh lebih terbantu. Pemerintah juga bisa terbantu untuk masyarakat pencari kerja.
“Bayangkan ketika satu orang punya 2 hektar saja pasti paling tidak 1 orang dibutuhkan untuk tenaga kerja. Tapi ketika punya puluhan dan ratusan hektar, pasti banyak tenaga kerja terserap di bidang perkebunan ini. Nah, makanya pemerintah provinsi maupun kabupaten harus hadir untuk melihat secara rill lah kondisi perkebunan masyarakat di luar perusahaan,” pungkasnya. =fin
