PEKANBARU (KLIKRADAR.COM) — Progres capaian seperti ditargetkan oleh Pemprov Riau ke PT Riau Petrolium (BUMD) sebesar Rp500 miliar tahun 2026 ini, hingga saat ini belum ada kepastian.
Pasalnya belum terhitung secara baik karena tahun 2025 lalu PT Riau Petrolium hanya menyetor Rp30 miliar.
“Dalam rapat kita dengan PT Riau Petroleum yang dihadiri oleh Dirutnya dan dua Direktur baru yaitu, Direktur Keuangan dengan Direktur Operasional, kita mempertanyakan bagaimana capaian yang ditargetkan oleh pemerintah daerah Rp500 miliar untuk tahun 2026 ini,” ucap Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri SH MSi, Kamis (25/06/2026).
Ia mengatakan dari jawaban Riau Petrolium diketahui, bahwa progresnya belum ada kepastian hingga 6 bulan ini. Pasalnya, Riau Petrolium belum menghitung secara baik. Tetapi untuk tahun 2025 yang menjadi target nanti tahun 2026 hanya sekitar Rp30 miliar.
Edi mengatakan, Riau Petroleum masih mengandalkan dana PI, disisi lain PHR masih dalam proses investasi, pembukaan sumur baru, maka tidak besar yang bisa diharapkan dari Riau Petroleum. Sementara di sisi lain Riau Petrolium belum punya usaha yang produktif.
“Rig yang dibeli sampai sekarang belum operasional mulai dari akhir tahun 2025 sampai sekarang sudah Juni 2026, itu belum selesai hal ikhwal perizinannya. Kita enggak tahu juga kapan operasi ini. Sisi lain usaha lain belum ada,” ucap politisi fraksi Gerindra itu.
Untuk itu tambah dia, sesuai dengan keinginan Gubernur Riau, Komisi III DPRD Riau mendorong Riau Petrolium sebagai perusahaan yang sehat, meski menurut Edi, sehat tapi tidak bugar untuk membangun industri hilirisasi, khususnya minyak goreng.
“Ini yang di depan mata kita, ini kan jelas produksinya. Yang kedua, dipercepat kerjasama KSO dengan Agrinas itu. Jangan pertimbangan prospek ekonominya dulu seperti pak Gubernur dalam rapat paripurna. Ininya kurang bagus, jangan kejar itu dulu,” tukasnya.
Menurutnya, kejar dulu kontraknya karena semakin lambat nanti, dikhawatirkan sudah diberikan kepada pihak-pihak lain. Karena enggak ada juga kewajiban mereka menahan-nahan untuk Riau, katanya.
“Dalam kondisi apapun, ambil dulu kesempatan ini, berapa ribu hektare untuk daerah. Setelah itu kita tengok faktualnya, kita negosiasi nanti bagaimana pembagian hasilnya dengan Agrinas itu sendiri,” tukasnya.
Edi pun mengapresiasi PT PIR yang sudah bagus yang punya pengalaman di bidang perbankan. Sehingga melalangbuana sampai ke BSI, BNI Syariah dan sebagainya.
“Ya kita tengok nanti sepak terjangnya ke depan PT. PIR itu. Makanya saya coba tanyakan tadi, bagaimana menurut pandangan anda seperti Ardira itu? Kan badan perkreditan itu juga, tapi dia sampai ke desa-desa kan, sampai ke elektronik, perabot, bisa berkembang dia punya gedung dan sebagainya. Bisa nggak menyaingi itu, katanya bisa,” pungkas Edi.
Seperti diketahui, dua direktur PT Riau Petrolium menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Riau.
Kedus direktur tersebut msding-mssing, Direktur Operasional, Fajar Muhardi dan Direktur Keuangan, Ganesya Varandra. =fin
