JAKARTA TIMUR (Klikradar.com) —Sejumlah kalangan menyoroti kegiatan yang di anggarkan Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur.
Diduga sarat dengan pengurangan volume hingga terindikasi terjadi kerugian Negara.
Pasalnya, kegiatan yang menggunakan uang rakyat itu, diduga sarat dengan penyimpangan hingga dugaan pengurangan volume, akibatnya terindikasi terjadi kerugian Negara atas kegiatan yang nota bene di pihak ketiga, PT BKS.
Ketua Umum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Suara Pemuda Indonesia (LSM-SPI), Torang Panggabean, angkat bicara.
Menurutnya, sejumlah item pekerjaan dalam Proyek Pemeliharaan bangunan gedung lokasi Binaan Wilayah 2 Kelurahan Makasar, Jakarta Timur, diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis hingga dugaan pengurangan volume.
Tidak hanya itu, Torang mengatakan, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan pihaknya di lapangan, ditemukan sejumlah pekerjaan yang dinilai tidak sesuai spesifikasi teknis.
“Pakta di lapangan, diduga sejumlah item tidak dilaksanakan, indikasi tersebut terdapat pada item beberapa komponen proyek,” beber Torang kepada sejumlah awak media di Lingkup Wali Kota Jakarta Utara.
Dikatakan,“beberapa item seperti pekerjaan persiapan. Antara Lain :
1. pembuatan gudang material & peralatan uk 5,00 x 3,00 m 15,00 M2 dengan nilai rupiahnya,mencapai Rp21.461.325,00.
2. Pekerjaan pagar 1m, untuk pemasangan seng gelombang dengan menggunakanrangka kayu tinggi 2 meter 53,35 m dengan nilai mencapai Rp13.135.730, 30, itu juga tidak dilaksanakan, padahal anggarannya tersedia.
3. Pembongkaran lantai keramik retak/rusak di Pasar Depan dan Pasar belakang 500,00 M2 Rp22.820.500,00.
4. Pemasangan 1 m² Talang Datar/Jurai Seng BJLS 28 lebar 90 cm 93,00 meter Rp35.848.338,00.
5. Pipa Air Hujan Vertikal PVC AW 4 inch 96,00 Meter Rp24.717.120,00, tidak dilaksanakan.
”Meskipun proyek tersebut telah dilakukan serahterima pekerjaan, kondisi di lapangan menunjukkan masih adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal,” tegasnya.
Dikatakan, jika item pekerjaan tidak terpasang, bagaimana bisa dilakukan serah terima pekerjaan 100 persen.
”Berdasarkan gambar perencanaan, seharusnya lantai keramik di pasar basah 500 m². Akan tetapi, pada kenyataannya masih ditemukan beberapa kios yang tidak terpasang keramiknya,” pungkas Torang.
Dalam waktu dekat ini pihaknya/LSM-SPI akan menyurati Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Dhani Sukma.
Sebelumnya, telah melayangkan surat resmi kepada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur, untuk meminta penjelasan terkait penggunaan anggaran proyek tersebut, kami mempertanyakan sejumlah temuan kejanggalan pada Proyek Pemeliharaan Bangunan Gedung Lokasi Binaan Wilayah 2 Kelurahan Makasar,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur, belum menanggapinya.
Hal yang sama dengan kontraktor pelaksana PT. Bina Karya Sejati, belum berhasil dikonfirmasi. ***
