PEKANBARU (Klikradar.com) — Untuk pertama kalinya, sejak dibentuk pada 27 November 2025 lalu, Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau menggelar rapat bersama dengan Bapenda Riau dengan mengundang 3 perusahaan yakni, PT RAPP, PT Indah Kiat dan PT Ivomas Group.
Ketua Pansus, Abdullah, usai rapat mengatakan, rapat ini untuk merekonstruksi data terlebih dahulu dari perusahaan di Bapenda Riau seperti PT RAPP, PT Indahkiat dan PT Ivomas Group, terkait pajak air permukaan, pajak bahan bakar, pajak kendaraan, pajak alat berat yang baru berjalan November 2025.
“Jadi mereka juga sedang ngumpulin data termasuk mitra-mitra perusahaan, vendor-vendor, kontraktor. Ya, setidaknya rapat awal ini kita ingin panggil semua perusahaan,” ujarnya, Rabu (14/01/2026).
Menurut Abdullah, ada 200-an perusahaan di Riau akan dia undang dalam rangka ketaatan mengikuti undang-undang yang berlaku di Indonesia terkait pajak daerah dan peningkatan PAD daerah supaya daerah juga maksimal dalam melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat di Riau.
Saat ditanya mengenai sumbangan masing-masing ketiga perusahaan tersebut, politisi PKS DPRD Riau itu mengatakan, berfariasi. Ia mencontohkan, PT RAPP membayar pajak air permukaan Rp21 miliar tahun 2025.
Pajak bahan bakarnya Rp80 miliar yang dibayarkan ke distributor WAPU yang dibayarkan ke Bapenda.
Sementara PT Indahkiat berbeda dengan PT RAPP yang dia satu kesatuan pengelolaan hutannya sekalian.
Kalau IKPP terpisah pengelolaan hutannya itu oleh PT Arara Abadi. IKPP hanya menyampaikan data di pabrik, tidak masuk di sektor kehutanan. Sehingga pajak air permukaannya Rp21 miliar.
“Kalau RAPP Rp80 miliar sudah termasuk hutan, pajak bahan bakar. Ini belum dapat data dari supplier mereka kan ini, Pertamina Patraniaga. Jadi belum terkonfirmasi datanya, tapi mereka bayar ke Pertamina Patraniaga
penggunaan di IKPP itu 20 juta liter solar,” ujarnya.
Saat ini kata Abdullah, mereka sedang meng-collect data berapa yang dia bayarkan ke Pertamina Patraniaga.
Pasalnya, Pertamina Patra Niaga yang membayarkan ke Bapenda. Terkait hal itu, pihaknya menunggu data tersebut dalam minggu ini.
Sementara saat ditanya total sumbangan PT IKPP ke Bapenda Riau, Abdullah menegaskan Rp21 miliar di pajak air permukaan dan sekitar Rp30 miliar di pajak bahan bakar, belum termasuk hutan. Dan itu belum termasuk di PT Arara Abadi yang hingga kini belum dicek.
Sementara saat ditanya sumbangan PAD dari PT Ivomas Group, Abdullah mengatakan pihaknya masih menunggu data dalam minggu ini.
Ia mengatakan, kemungkinan pajak air permukaan kecil karena tiga perusahaan, tiga pabrik sekitar Rp110 juta, tukasnya.
Saat dimintai pendapatnya terkait setoran pajak PT RAPP yang hanya ditargetkan Rp100 miliar, anggota Komisi III DPRD Riau yang membidangi masalah Keuangan itu mengatakan, perusahaan group APRIL itu diminta agar ditingkatkan, baik pajak air permukaan, bahan bakar, dengan data-data yang lebih akurat.
“Saya minta seluruh perusahaan di hari pertama kita memanggil satu persatu perusahaan. Tolong rapikan semua data penggunaan, tidak ada alat-alat yang dirubah atau apapun ini dalam rangka membangun Riau,” tandas Abdullah.
Di sisi lain, Abdullah juga meminta Bapenda Riau agar PAD meningkat.
“Kita targetkan pendapatan daerah itu meningkat dimulai dengan data existing yang ada. Kita harus akurat di sisi datanya, baru bisa menganalisa berapa potensinya,” pungkasnya. =fin
