PEKANBARU– (Klikradar.com) Dibandingkan dengan penerimaan pajak dari BBM jenis solar Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), penerimaan pajak BBM di Provinsi Riau sangat minim. Kondisi ini membuat III DPRD Riau mempertanyakan mengapa penerimaan pajak di Provinsi Riau sangat kecil sekali.
“Kalau kita bandingkan dengan Kaltim, penerimaan pajak BBM nya saja jenis solar sebesar Rp5,2 triliun. Saya rasa ndak jauh beda industrinya dengan kita. Kita hanya menerima pajak BBM Rp58 miliar saja. Itu kan sangat kecil sekali,” ucap ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri SH MSi usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau. Selasa (16/9/2025).
Kondisi ini menjadi pertanyaan bagi komisi III DPRD Riau jangan jangan BBM yang ada di Riau banyak yang tak bayar pajak. Atau banyak pengguna BBM yang ilegal sehingga tidak masuk ke APBD kita.
Menyikapi hal itu Edi Basri berjanji akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian data data tersebut, berapa pajak solar yang diterima oleh Bapenda Riau. Hal itu dilakukan agar komisi III DPRD Riau mengetahui sesungguhnya jumlah pabrik yang ada di Riau.
“Kaltim itu Rp5,2 triliun, kita 50 persen aja jadilah. Kalau Rp2,5 triliun saja kawan kawan wartawan menikmati itu,” canda politisi fraksi Gerindra DPRD Riau itu.
Edi Basri pun turut menyoroti personalia yang ada di pajak sendiri. Menurutnya petugas petugas pajak yang ada di Bapenda Riau ini harus dilakukan audit kinerja. Ini dimaksudkan agar diberikan target yang diinginkan, bukan target yang diinginkan petugas pajak.
Terkait hal itu Komisi III DPRD Riau akan membuat target tahun 2026 untuk mendorong petugas pajak Bapenda Riau betul betul berkinrrja dengan baik.
Menyinggung mengenai tilang elektronik yang mengakibatkan masyarakat kesulitan membayar pajak, Edi Basri justru mendorong pihak Kepolisian agar menertibkan pemilik kendaraan. Karena hal itu merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Edi Basri juga mengungkapkan bahwa, total pendapatan daerah Riau sejauh ini baru 55,8 persen atau Rp2,3 triliun dari Rp3 triliun lebih dari yang ditargetkan.
Menyinggung mengenai tak dipotongnya lagi dana TKD transfer daerah oleh Menteri Keuangan, Edi Basri menilai bagus.
“Mudah mudahan terealisasi dalam bentuk regulasinya. Berarti yang sudah dipotong tidak kembali lagi,” pungkasnya.
Adapun komisi III yang hadir saat RDP diantaranya, selain ketua Komisi III Edi Basri SH MSI, juga hadir anggota komisi III DPRD Riau, Imustiar (Golkar), Sofyan (PDIP) Efrinaldi (Nasdem), Abdullah (PKS), dan Diski (PAN Plus).
Sementara dari Bapenda Riau dihadiri oleh Kepala Bapenda Riau, Evarifita SE MSi didampingi Kepala Bidang Pajak Daerah, Muhamad Sayoga, SE, M.Si dan sejumlah Kepala UPT Bapenda Riau. (fin)
