PEKANBARU — Dalam rangka Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD-Perubahan tahun 2025, Komisi IV DPRD Riau, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas PUPR Riau.
Dalam rapat itu terungkap bahwa, PUPR yang memiliki tunda bayar senilai Rp382,4 miliar lebih tahun 2024, telah merealisasikan Rp101 miliar lebih atau 26,27 persen.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Riau, Manahara Napitupulu SH usai RDP dengan Dinas PUPR Riau, Senin (15/9/2025).
Sebagai anggota DPRD Riau, dapil Inhu -Kuansing, pihaknya memilih fokus ke pembangunan jalan rigit sepanjang 3,6 kilometer. Dimana saat ini sedang dikerjakan.
Kemudian berdasarkan informasi yang ia peroleh, ada 1,5 kilometer pembangunan ruas jalan Cerenti – Air Molek senilai Rp11,4 miliar. Untuk proses lelang diperkirakan baru bisa dilaksanakan tahun 2026. Selain itu peningkatan struktur jalan Selensen – Kota Baru – Bagan Jaya (DBH Sawit 2025) senilai Rp30,4 miliar. ”Cuma yang terkejar saat ini 3,6 kilometer,” ucapnya.
Selain itu, kegiatan fisik lainnya yakni, pembangunan jalan di Selensen Inhu dan pembangunan di instansi vertikal seperti di Polda, Korem dan Kejaksaan.
Politisi asal fraksi Demokrat DPRD Riau itu juga memgungkapkan bahwa untuk UPT PUPR Riau tidak ada penambahan anggaran. Kemudian ada perencanaan pembangunan jembatan di Kepulauan Bengkalis-Pulau Sumatera.
“Jadi kami minta ke pemerintah daerah melalui Dinas PUPR agar diprioritaskan untuk pembangunannya tahun 2025 ini. Perencanaan itu kan tidak mendesak saat ini. Memang itu sudah dilelang tapi kita meminta itu agar direalisasikan. Karena pembangunan ini harus dilakukan secara berkesinambungan. Jadi pembangunan itu tidak boleh terputus. Jadi kita minta itu di share ke UPT-UPT. Nilainya Rp18 miliar lebih” ucapnya.
Lebih jauh terang Manahara, begitu juga dengan tunda bayar yang besar. Ia berharap pemerintah daerah kalau keterbatasan anggaran tahun ini, lebih bijak juga rasanya ketika mengangsur. (fin)
